Mengawali tahun 2023, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta memberikan sejumlah catatan untuk Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Fraksi PKS mengkritik Heru yang dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan telah melakukan pergantian beberapa pejabat strategis termasuk Sekretaris Daerah, Direksi dan Komisaris beberapa BUMD.
“Walaupun Pj Gubernur telah diberikan kewenangan oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengganti pejabat daerah, seharusnya Heru tidak terburu-buru melakukan perombakan tersebut,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani kepada Kantor Berita RMOLJakarta, Minggu (1/1).
PKS lantas meminta Heru lebih baik Heru fokus melanjutkan program pembangunan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 yang menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan di masa transisi Gubernur.
"Bukan malah sibuk melakukan penggantian pejabat, yang sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh Pj Kepala Daerah kecuali diizinkan oleh Menteri Dalam Negeri,” tegas Yani.
Sepekan usai dilantik menjadi Pj Gubernur, Heru mencopot Dirut PT Mass Rapid Transit Jakarta atau MRT Jakarta Mohamad Aprindy.
Tepat di November 2022, Heru kembali mencopot sejumlah pejabat perusahaan daerah pilihan Anies. Kali ini adalah jajaran petinggi PT Jakarta Propetindo (Jakpro).[sb]
.jpeg)
