Pemprov DKI Jakarta tengah digoyang oleh dugaan korupsi bansos era pemerintahan Anies Baswedan. Dugaan korupsi bansos tahun 2020 itu ditaksir mencapai Rp2,85 triliun.
Diketahui, dugaan korupsi bansos tersebut dibeberkan langsung oleh seorang pegiat media sosial bernama Rudi Valenka melalui akun Twitter pribadinya @kurawa pada 9 Januari 2023.
Dalam sebuah utas atau thread-nya tersebut, Rudi menjelaskan bahwa Pemprov DKI pada saat itu hendak menanggulangi pandemi Covid-19 dengan menyalurkan bansos dengan total Rp3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi.
Akun itu juga menyebut bahwa terdapat sebanyak 1.000 temuan ton beras dengan bentuk paket lima Kg di tempat penyimpanan tersebut. Ia menyebut bahwa kondisi beras di tempat itu sudah rusak.
Lebih lanjut, Rudi menjelaskan bahwa itu seharusnya telah disalurkan pada tahun 2020-2021 untuk warga Ibu Kota. Namun, hingga sekarang, ia menyebut beras tersebut masih berada di tempat penyimpanan.
Rudi juga mengakui bahwa ia menemukan dokumen forensik audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut. Tidak hanya itu, ia juga turut mengunggah sebuah dokumen yang berjudul risalah rapat pada tahun 2022.
Dalam dokumen tersebut, disebutkan jenis rapat itu adalah rapat dewan pengawas, direksi, dan kantor akuntan publik yang melakukan forensik audit terhadap bansos.
Menurut Rudi, dalam dokumen risalah rapat, terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan pada saat penyaluran bansos. Ia menyinggung unknown shrinkage atau kehilangan yang tidak diketahui dengan total nilai Rp 150 miliar.
Tidak hanya itu, ia juga membeberkan uang bansos pada tahun 2020 senilai Rp2,85 triliun ini direncanakan untuk dibagikan dalam bentuk 15 juta paket sembako dan diberikan dalam 11 tahap selama tahun 2020.
Sementara itu, berdasarkan laporan kantor akuntan publik dan analisa vendor yang ditunjuk Perumda Pasar Jaya, Rudi menuding terdapat nama-nama perusahaan kecil yang tidak dikenal latar belakang maupun profilnya.
Mengetahui adanya kabar tersebut, penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, justru tidak memberikan banyak suara terhadap dugaan kasus korupsi program bantuan sosial (bansos) tersebut.
Heru menekankan bahwa ia tidak mengetahui kasus tersebut. Ia menerangkan bahwa program bansos dari Pemprov DKI tersebut terjadi jauh sebelum ia menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.[SB]
