Atas pernyataan yang menyinggung bahwa OTT membuat buruk citra negara, Presiden Joko Widodo diminta menegur keras Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Sebab, pernyataan Luhut yang mengkritik OTT KPK dianggap seolah memperlemah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Permintaan itu terlontar dari Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/12).
Menurutnya, Presiden Jokowi harus menegur LBP lantaran pernyatannya kerap kontradiktif dengan atasannya yanki Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin.
“Maka semestinya Presiden menegur keras LBP,” kata Hidayat.
Dia menambahkan, sebagai pejabat tinggi negara, Luhut seharusnya mendukung KPK dalam memberantas korupsi.
Ia berpendapat, lebih produktif bila pernyataan LBP justru dalam rangka menguatkan spirit penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN.
"Dengan mempercepat pemberantasan Korupsi yang salah satu instrumennya via OTT,” tutupnya. [SB]
