Kotak suara Musyawarah Rakyat (Musra) XI Lampung akhirnya dibuka. Hasilnya, Prabowo Subianto jadi calon presiden (capres) teratas dan Erick Thohir jadi calon wakil presiden (cawapres) teratas.
Dilaporkan Kantor Berita RMOLLampung, vasil oting manual Musra di Gedung Sumpah Pemuda PKOR Wayhalim yang telah dilaksanakan pada Minggu (18/12) itu dibuka di Kantor Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung, Rabu malam (21/12).
Dari total 1.863 suara, Prabowo memperoleh suara terbanyak dengan 541 vote dan Erick Thohir memperoleh suara terbanyak sebagai cawapres dengan 1.065 vote.
Di bawah Prabowo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memperoleh 378 suara dan Ketua DPR RI Puan Maharani memperoleh 362 suara.
Selanjutnya, Jokowi tiga periode 208 suara, Airlangga Hartarto 123 suara, Muhaimin Iskandar 87 suara, Erick Thohir 60 suara, Anies Baswedan 59 suara, Mahfud MD 19 suara, Agus Harimurti Yudhoyono 10 suara, Ridwan Kamil 9 suara, dan Kaesang Pangarep 4 suara.
Ada dua tokoh lokal yang mucul yakni Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dengan 4 suara dan mantan Kapolda Lampung Ike Edwin. Selain itu ada 5 abstain.
Sementara itu, nama cawapres di bawah Erick Thohir adalah Puan Maharani dengan 275 suara, Muhaimin Iskandar dengan 166 suara, dan Sandiaga Uno dengan 120 suara.
Kemudian, Mahfud MD 62 suara, Ganjar Pranowo 60 suara, Agus Harimurti Yudhoyono 23 suara, dan Prabowo Subianto 18.
Selanjutnya, Anies Baswedan, Megawati Soekarnoputri, Jokowi, Ricko, Gibran Rakabuming dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim masing-masing hanya memperoleh 1 suara.
Koordinator Musra XI Lampung Faisol Sanjaya mengatakan, setelah panitia nasional walkout dari Musra, pihaknya melakukan negosiasi terkait pembacaan surat suara dalam tempo 2x24 jam.
Akhirnya, panitia lokal menggelar rapat evaluasi di sekretariat DPW Putra Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) Lampung, Selasa (20/12). Hasilnya, panitia lokal sepakat membuka kotak suara yang disegel dan dititipkan di Sekretariat Pujakesuma.
"Penghitungan disepakati di Kantor JMSI Lampung untuk menjaga netralitas. Maka diterima atau tidak oleh pusat, ini akan tetap diumumkan karena ini amanah rakyat dan suara akar rumput," jelasnya.[sb]
