Pengamat politik Rocky Gerung menilai wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo lewat penundaan Pemilu sengaja digaungkan kembali untuk 'cek ombak' atau menguji opini publik. Seperti yang disampaikan oleh tokoh politik sekaligus kepala lembaga negara seperti Ketua MPR RI Babang Soesatyo dan Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti.
Hal itu disampaikan Rocky saat membahas tulisan Desmond J Mahesa yang berjudul "Gelagat Penundaan Pemilu Kembali Mengemuka, Pertanda Apa?"
Mulanya Rocky mengutarakan jika para elit politik kekinian sangat oportunis. Tulisan yang dibuat Desmond seolah menjadi sinyal atau peringatan dini dari 'orang dalam' terkait potensi penundaan pemilu yang berujung perpanjangan masa jabatan Jokowi.
"Saya mengenal Desmond ini sebagai teman. Meski orang partai, tampaknya ia tahu apa yang jadi permainan 'dalam' (penguasa). Itu muncul tulisan soal potensi perpanjangan pemilu," ujar Rocky di kanal YouTube miliknya dikutip pada Rabu (14/12/2022).
Menurut dia, tulisan yang dibuat Desmon ialah peringatan dari 'orang dalam' atau kubu pihak yang berkuasa saat ini yang juga bisa diartikan sebagai kekhawatiran partai Gerindra, jika Prabowo juga dihadang dengan agenda penundaan pemilu tersebut.
"Menyebutkan ada lima skenario sekaligus dampak buruk yang ditimbulkan jika perpanjangan pemilu. Salah saatunya, Rakyat bisa anarkis, muncul pemerintahan diktator. Tampaknya Desmon sejak awal mengingatkan, ada upaya memperpanjang masa jabatan atau menunda pemilu," beber Rocky.
Ia menilai, Prabowo juga khawatir meski Erick Thohir dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sudah pasang badan bersiap menjadi wakilnya di Pemilu 2024.
"Tulisan Desmon ini semacam pre-tes untuk dibaca Prabowo atau mungkin menggambarkan kekhawatiran Prabowo," imbuhnya.
Rocky berpendapat bahwa Jokowi dengan mudah untuk memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode.
"Saya menduga, ia (Desmon) tau apa yang akan terjadi. Tukar tambah dari istana dan oligarki. Dan tawar menawar dengan oligarki. Kasak kusuk itu dibawa ke publik sehingga jadi orkestra," ujarnya.
"Yang berlangsung saat ini, yakni upaya membaca opini publik," sambung Rocky.
Biaya Tunda Pemilu
Rocky pun menjabarkan sangat mudah oligarki dan istana membuat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan perpanjangan masa jabatan Presiden. Cukup sediakan dana sekitar Rp3-4 triliun saja untuk perpanjangan masa jabatan Jokowi dengan persetujuan legislatif.
Rocky membongkar hitungan-hitungan skenario istana dan oligarki. Untuk amandeman DPR setidaknya 1/3 anggota mengusulkan sidang, lalu sidang harus dihadiri 2/3 anggota. Keputusan Amandeman harus disetujui 50 persen plus satu.
"Anggota DPR 700-an, lalu harus setuju amandamen butuh sekitar 350 hingga 400 anggota. Jika satu suara anggota dinilai Rp1 miliar, maka dikalikan. Jika dikalikan 10 juga tetap sekitar Rp4 triliun. Sehingga cukup dengan Rp3 triliun, Jokowi bisa menunda pemilu 2024," beber Rocky Gerung.
Apalagi dengan kondisi saat ini, Rocky makin menduga kehidupan masyarakat yang sulit sekaligus anggota DPR juga sama, maka potensi bertindakan yang tidak terpuji akan bisa terjadi.
Meski demikian, Rocky Gerung pun membuka peluang skenario lain yang mungkin dijalankan istana dan oligarki guna memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi.
