Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mencurigai ada yang menunggangi Bambang Soesatyo atau Bamsoet yang kerap menyinggung tiga periode Presiden Jokowi. Adapun pihak yang dicurigai menjadi penunggang Ketua MPR RI itu ialah pihak penguasa.
"Kuat dugaan pernyataan Bamsoet yang terbaca sebagai bentuk dukungan pada perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode adalah titipan dari penguasa," kata Kamhar kepada wartawan, Minggu (11/12/202).
Dugaan itu semakin menguat setelah Kamhar merujuk pernyataan serupa yang pernah disampaikan AA Lanyalla Mattalitti. Ketua DPD itu diketahui menyinggung penambahan jabatan presiden hingga penundaan Pemilu.
"Jika demikian adanya, tentu ini berbahaya, satu per satu pimpinan lembaga tinggi negara menjadi target operasi politik untuk mendukung pelanggengan kekuasaan penguasa. Ini menjadi pembegalan demokrasi dan penghianatan reformasi," tuturnya.
Menurut Kamhar, publik dan pegiat demokrasi wajib curiga. Ia menganggap wajar dan menjadi sangat berdasar jika menduga isu tiga periode adalah operasi politik penguasa yang masih terus berlanjut.
"Karena terus bergulir dan semua aktor-aktor kuncinya adalah figur-figur yang berada pada lingkar dalam kekuasaan mulai dari Pak LBP yang mengatasnamakan bigdata ternyata kemudian publik membacanya sebagai bigdusta, Menteri Bahlil yang mengatasnamakan investasi sebagai justifikasi perpanjangan masa jabatan, Ketum PAN Pak Zulkifli Hasan, Ketum Golkar Pak Airlangga dan Ketum PKB Cak Imin," ujarnya lagi.
"Ketiganya juga menyampaikan hal yang sama atas nama aspirasi rakyat, dan kini pimpinan lembaga tinggi negara Ketua DPD RI dan Ketua MPR RI," ucap Kamhar.
Jangan Nekat Tiga Periode
Founder sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Resarch and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mewanti-wanti para elite politik agar tidak terlena untuk terus menggaungkan tiga periode Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Sebab alih-alih isu tersebut lancar, justru Pangi memprediksi sebaliknya. Kenekatan para elite untuk merealisasikan isu tiga periode maupun penambahan masa jabatan presiden malah akan menjadi bumerang bagi Jokowi. Nasib Jokowi diperkirakan tidak akan baik lantaran akan dikenang sebagai mantan presiden yang bukan negarawan.
"Saya ingatkan semua pejabat dan relawan, cukong, yang masih punya energi tiga periode, perpanjangan masa jabatan, kalau tetap nekat, Presiden Jokowi berada di ujung tanduk, bukan seorang negarawan, agenda protokol oligarki akan di buldozer kekuatan pergerakan rakyat, melawan kalian," kata Pangi dihubungi, Jumat (9/12/2022).
Pangi sekaligus menyoroti sikap Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet dan Ketua DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti. Pasalnnya dua tokoh tersebut yang belakamgan menghembuskan isu penambahan masa jabatan Jokowi hingga penundaan Pemilu 2024.
Menurut Pangi, kedua orang tersebut berpotensi menjadi pengkhianat apabila mereka nekat melaksanakam kehendak tiga periode Jokowi.
"Mereka sebagai ketua DPD dan MPR menyalahgunakan potensinya untuk melanggengkan kekuasaan tanpa batas, yang jelas selama ini clear dibatasi konstitusi, makan apa mereka dari presiden Jokowi, sampai ngotot gitu amat melanggengkan kekuasaan tanpa batas," kata Pangi.
Sebelumnya, Pangi tidak terkejut apabila isu tiga periode maupun penambahan masa jabatan untuk Presiden Jokowi kembali dinyanyikan para elite politik.
Terbaru isu tersebut disinggung Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet. Tetapi Pangi juga menyoroti langkah serupa yang sebelumnya disuarakan Ketua DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti.
Pangi membaca arah dari isu tersebut memang untung melanggengkan kekuasaan Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia. Jokowi yang seharusnya mengakhiri jabatannya pada 2024, terkesan dipaksa untuk terus melanjutkan kepemimpinannya.
Alasannya yang akan dipakai, kata Pangi ialah tidak ada calon presiden yang melampaui Jokowi. Dengan kata lain, tidak ada tokoh yang dirasa mampu menjadi suksesor bagi mantan gubernur DKI Jakarta itu.
"Ini sudah saya perkirakan dan ramalkan, mereka punya judul lagu lama dan kaset usang karena nggak ada yang memenuhi kriteria sehebat Jokowi, maka untuk kelanjutan legacy agar tercapai Indonesia emas 2045 maka bagi mereka yang lain nggak akan ada seperti Jokowi," kata Pangi.
Pangi mengatakan bahwa publik memang mengakui, Jokowi merupakan pemimpin yang rajin turun menyapa langsung masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Jokowi juga merupakam tipe pemimpin yang tidak betah berada terus di balik meja dan ruang dingin dengan AC.
Tetapi, ditegaskan Pangi, semua hal tersebut tidak seeta merta menjadi dalih, bahkan dasar untuk terus mempertahankan Jokowi sebagai Presiden RI. Apalagi dengan cara-cara inkonstitusional lewat perpanjangan masa jabatan yang mana konstitusi telah memberi batasan hanya dua periode.
"Di mana logika anda dengan dalil di atas kemudian punya kesimpulan yang merusak karena nggak ada capres yang punya kriteria seperti Pak Jokowi, maka Pak Jokowi harus ditambah masa jabatannya, tiga periode dan seterusnya, ini logika gagal paham, sesat berpikir," kata Pangi.
Bamsoet Soal Jokowi Tiga Periode
Diketahui, Bamsoet memandang penyelenggaraan Pemilu pada 2024 perlu dihitung kembali. Sebab kata dia, agenda besar tersebut memiliki banyak potensi.
"Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan Pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu," kata Bamsoet secara daring dalam rilis survei Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).
Menurutnya pelaksanaan Pemilu 2024 juga perlu dipertimbangan kembali dengan melihat kondisi Indonesia saat ini, yang dinilai Bamsoet masih dalam masa masa pemulihan pasca pandemi Covid-19.
"Ini juga harus dihitutung betul, apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya," ujar Bamsoet.
Sebelumnya, Waketum Golkar ini kembali menyinggung ihwal penambahan hingga perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Hal itu ia singgung saat menanggapi hasil survei Poltracking Indonesia mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Dalam rilis survei nasional pada 21-27 November 2022, Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah 73.2%.
Bamsoet mengatakan terpenting dia bukan menyoal puas atau tidak puasnya publik terhadap kinerja pemerintah. Ia justru menanyakam apakah ada korelasi dari tingkat kepuasan itu terhadap keinginan publik agar Jokowi terus memimpin Indonesia.
Apalagi, menurut Bamsoet, pemerintah telah kehilangan kesempatan bergerak saat Indonesia dua tahun dilanda pandemi Covid-19.
"Kemudian kita sama-sama tahu deras sekali pro kontra di masyarakat, ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali. Tapi terlepas itu, saya sendiri ingin tahu keinginan publik yang sebenarnya ini apa?" kata Bamsoet.
"Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat, beliau tetap memimpin kita melewati masa transisi ini?" sambung Bamsoet.
Bamsoet melihat masyarakat tidak terlalu terkejut atas kinerja yang telah dicapai pemerintah Jokowi-Ma'ruf. Apalagi jika mengacu kepada penanganan pandemi yang dinilai sukses ditangani Jokowi. Termasuk pelaksanaan G20 hingga kebijakan ekonomi, penangannan bencana dan lain yang sudah dilakukan Jokowi.
"Artinya, Jokowi dalam penilaian saya memiliki sense of crisis yang sangat tinggi dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Nah pertanyaan saya kembali, apakah ada korelasinya antara keinginan besar masyarakat untuk lebih lama dipimpin Pak Jokowi atau ini hanya kepuasan yang memang puas terhadap kinerja hari ini," tutur Bamsoet.[sb]
