Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulalam (PBNU) meminta kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak memberikan izin kegiatan yang bertujuan untuk menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.
"Yang dibalut dengan penyelenggaraan kegiatan festival keagamaan ala milenial yang menarik minat generasi muda seperti HijrahFest atau HijabFest," kata Sekretaris Lembaga Dakwah PBNU, KH. Nurul Badruttamam di Jakarta, Jumat (28/10/2022).
Tak hanya itu, hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX Lembaga Dakwah PBNU degan tema “Revitalisasi Dakwah NU: Merawat Jagat Membangun Peradaban Dunia”, juga meminta kepada pemerintah agar melarang kegiatan wahabi melalui kegiatan majelis taklim.
Dijelaskannya, paham wahabi tidak terlepas sebagai bibit munculnya aksi tindakan terorisme, ekstremisme dan radiklaisme di Tanah Air.
Hal ini apabial dibiarkan maka akan terjadi perpecahan konflik sosial diantara kalangan masyarakat di Tanah Air.
"Jika hal tersebut dibiarkan, dikhawatirkan terjadi gesekan sosial, saling fitnah yang berakibat pada perpecahan, konflik sosal, munculnya kelompok yang menolak Pancasila dan NKRI, serta potensi kekerasan dan terorisme," katanya.[SB]
.jpeg)
