BataraNews.com – Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait upaya mengembangkan UMKM di Jakarta berbuntut protes dan kritik dari para pengusaha pusat belanja di Jakarta.

Seperti dilansir detikcom, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) dan Real Estate Indonesia (REI) menilai Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran memberatkan dan tidak mungkin untuk dilaksanakan.

Pada intinya, aturan tersebut menyebutkan bahwa para pengusaha pusat belanja harus menyediakan gratis sebanyak 20% ruang usaha untuk UMKM.

Ketua Umum APPBI Stefanus Ridwan mengungkapkan, jika biaya tersebut digratiskan, Pengelola Pusat Perbelanjaan tak mungkin menanggung biaya 20% untuk UMKM. Hal ini karena kondisi bisnis pusat belanja sedang tidak baik.

“Sehingga dengan diterapkannya Perda 2 tahun 2018 mengakibatkan Pusat Belanja akan merugi dan tutup,” kata Stefanus dalam siaran pers, Rabu (11/12/2019).

Menurut Stefanus, mereka para pengusaha Pusat belanja sudah lebih dahulu mendukung dan memperhatikan perkembangan UMKM yang ada.

Saat ini, telah ada 42.828 tenant UMKM di 45 dari total 85 Pusat Perbelanjaan di Jakarta. Adapun 762 kios UMKM juga sudah beroperasi di kantin-kantin karyawan mal.

Selain itu, anggota- anggota APPBI di Jakarta juga rutin menggelar pameran UMKM. Setidaknya ada 1.712 kali pameran UMKM dalam setahun. Hal ini menunjukkan bahwa APPBI berpihak pada UMKM dan mendukung pengembangan industri UMKM.

“Jika Pengelola Pusat Belanja harus menyediakan 20% ruang usaha untuk UMKM lain secara gratis, maka UMKM yang sudah ada akan kalah bersaing. Karena mereka harus membebankan biaya sewa kepada konsumen dalam bentuk harga produk yang lebih mahal,” ujarnya. Hal ini akan mendorong UMKM terlibat dalam persaingan yang tidak sehat.

Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran diberlakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak 31 Mei 2018. Perda ini memuat sejumlah kewajiban bagi para Pengelola Pusat Belanja (Mall) untuk memberdayakan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui tiga pola kemitraan (Pasal 41 ayat 2), yakni: penyediaan lokasi usaha; peyediaan pasokan; dan/atau penyediaan fasilitasi. [azk]