BataraNews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap melakukan supervisi dengan instansi terkait di kasus penyelundupan motor Harley-Davidson bekas dan sepeda Brompton di pesawat Garuda Indonesia.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan bahwa saat ini kasus tersebut tengah ditangani oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Ditjen Pajak dan PPNS Ditjen Bea Cukai.

KPK bakal melakukan supervisi jika penegak hukum lain mengalami hambatan dalam mengusut kasus yang membuat Dirut PT Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra atau Ari Ashkara dicopot dari jabatannya tersebut.

“Enggak-enggak kita tidak dalam posisi seperti itu (ambil alih kasus). Bisa supervisi, kalau sudah ditangani oleh penegak hukum dalam kaitanya pelanggaran, terkait dengan UU Bea Cukai, mereka yang menjalankan,” kata Wakil Ketua Saut Situmorang, di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (8/12).

“Tapi tiba-tiba di balik isu transaksional mereka tidak serius menindaklanjuti terus ada hal-hal lain, bisa supervisi,” jelasnya.

Saut melihat perkara penyelundupan ini merupakan modus lama dan banyak diketahui orang. Terlebih dilakukan di sektor penerbangan. Salah satunya dilakukan untuk menghindari pajak.

“Cuma kalau itu menjadi modus, saya kira itu sudah menjadi cerita yang sangat umum. Saya kan sudah beberapa kali ke bandara. Jadi, bagaimana orang memasukkan barang dan menghindar dari tax, itu kan modus banyak dan umum,” ungkapnya.

“Apakah itu menurunkan harga, tidak cocok barang dengan isiannya. Itu kan modus umum,” sambung dia.

Harga motor Harley itu berkisar Rp200 juta-Rp800 juta. Sementara itu, nilai Brompton berkisar antara Rp50 juta-Rp60 juta per unitnya. Total kerugian negara berkisar antara Rp532 juta-Rp1,5 miliar akibat kasus ini.

Ari diduga kuat pemiliki Harley ilegal ini. Direktur Keuangan (Dirkeu) Garuda Indonesia Fuad Rizal pun ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt) direktur utama menggantikan Ari.

Fuad tak tercatat dalam manifes pesawat Airbus A330-900 Neo yang membawa Harley dan Brompton selundupan. Dia bakal memegang kendali hingga rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) penentuan direktur utama definitif digelar. [h&y]