Kantor Kementrian Sri Mulyani Ditagih Utang Rp.39M Oleh Bulog

Spread the love

BataraNews.com – Kementerian Keuangan sampai saat ini masih punya utang sebesar Rp 39 miliar pada Perum Bulog. Utang itu berasal dari penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bantuan korban bencana alam.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan beras tersebut saat ini belum dibayar oleh kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu.

Dia menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), disebutkan bahwa CBP harus di-disposal atau dibuang apabila telah melampaui batas waktu simpan paling- sedikit empat bulan atau berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu.

Namun pihaknya mengeluhkan karena aturan tersebut tidak didukung Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sampai sekarang kajian terkait anggaran ganti rugi atas beras turun mutu tidak kunjung selesai.

“Karena ini uang negara, harus diganti oleh Kementerian Keuangan. Alhamdulillah Permentan-nya ada tapi di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nggak ada. Jadi di PMK-nya nggak ada. Jadi nggak bisa diselesaikan,” ujarnya.

Dari peraturan pemerintah Menteri Sosial (Permensos) yang diperlukan sebagai regulasi turunan dari Permenko Kesra 3/2011 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial dan berguna untuk mencairkan dana bantuan, sampai saat ini belum terbit.

“Kami sudah melaksanakan tugas sesuai dengan program Pemerintah. Tapi dari sisi lain, kementerian yang bertanggung jawab belum melengkapi regulasi untuk dasar pembayaran. Itu masalah,” ujar Tri

Masih kata Tri, Bulog berharap ada sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan agar masalah tersebut bisa segera diselesaikan. Pasalnya, kalau dibiarkan masalah tersebut berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). [h&y]