FPI Harus Taat Hukum Bila Rekomendasi SKT Diizinkan Kemenag

Spread the love

BataraNews.com – Menteri Agama Fachrul Razi menyebut FPI sudah membuat pernyataan untuk taat hukum, setia Pancasila dan NKRI. Hal itu terkait dengan pengkajian mengenai perpanjangan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI di Kemendagri yang membutuhkan surat rekomendasi dari Kemenag.

Menurut Sekjen Kemenag, M. Nur Kholis Setiawan, pihaknya mengeluarkan rekomendasi karena FPI telah memenuhi persyaratan permohonan rekomendasi ormas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2019.

Menurut dia, ada beberapa persyaratan yang diatur dalam PMA tersebut, antara lain dokumen pendukung yang mencakup akte pendirian, program kerja, susunan pengurus, surat keterangan domisili dan NPWP.

Selain itu, FPI memenuhi persyaratan surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara pengadilan, surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan dan surat pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

“Seluruh persyaratan yang diatur dalam PMA 14/2019 sudah dipenuhi FPI sehingga kami keluarkan rekomendasi pendaftaran ulang Surat Keterangan Terdaftar atau SKT-nya,” kata M Nur Kholis lewat siaran psrs yang diterima di Jakarta, Kamis.

“Persyaratan tersebut sudah dipenuhi FPI, termasuk pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945 serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Surat pernyataan kesetiaan tersebut sudah dibuat FPI di atas meterai,” katanya. [h&y]