Dorong Ekonomi dan SDM Perdesaan, Kemendes Gandeng Lembaga Swasta dan Ormas

Spread the love

BataraNews.com. Jakarta – Dalam lima tahun ke depan pembangunan desa, dana desa didorong untuk produktivitas ekonomi perdesaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) perdesaan, untuk mencapai itu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggandeng Kemitraan dengan Lembaga Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan.

Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi mengatakan desa-desa saat ini sedang menikmati kesempatan dana desa yang secara periodik diberikan setiap tahun. Ini memberikan kesempatan kepada desa-desa untuk melakukan transformasi dari desa tertinggal menjadi desa maju.

“Berkembang tidaknya desa dipengaruhi SDM, kedua bagaimana keterbukaan dari desa tersebut untuk menerima peran atau partisipasi dari lembaga-lembaga lain,” ujarnya saat memberikan arahan pada rapat Forum Kemitraan dengan Lembaga Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan “Peningkatan Pelayanan Publik di Era Digital” di Jakarta (8/11).

Anwar melanjutkan perlunya mencari strategi, model, bentuk untuk meningkatkan ekonomi perdesaan. Salah satu misalnya desa wisata yang dinilainya cukup memberikan keuntungan signifikan bagi pedesaan. Jika dikelola dengan baik ternyata memberikan multiplier effect untuk menciptakan peningkatan produktivitas perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun, masih banyak permasalahan di desa misalnya kesempatan meningkatkan pengetahuan yang masih terbatas, keterbatasan sarana produksi, jalan bagus tapi produksi tidak ada, ini kondisi perdesaan yang harus didorong bersama agar mereka bisa menggunakan kesempatan dengan adanya dana desa.

“Ini merupakan tantangan bersama bagaimana swasta melalui pasca panen, kedua, industri untuk perekonomian, ketiga peningkatan SDM. Uang (dana desa) banyak bisa jadi kesempatan atau malapetaka. Desa yang miskin akan mendaptkan bantuan lebih sesuai dari skema dana desa. Tapi kalau tidak ada kapasitas untuk merubah dari uang jadi aktivitas produski akhirnya hanya akan sekedar uang-belanja konsumsi-selesai,” ungkapnya.

Dalam forum ini harapannya bisa muncul apa yang bisa dirumuskan, setelah forum selesai ada komitmen yang dijalin bersama dan ditindaklanjuti. Selain Lembaga Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan, ada perusahaan-perusahaan, perguruan tinggi, kelompok LSM yang menjadi mitra kerja, dan perlunya kesamaan kepentingan terkait pembangunan desa.

“Sehingga desa bisa memegang harapan dan menjemput harapannya menjadi desa yang mandiri,” pungkasnya.

Kepala Biro Humas dan Kerjasama Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengatakan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga non profit, namun saat ini masih lemah dan jarang terjadi. Dengan adanya forum ini bisa membuka ruang wadah untuk komunikasi.

“Keberhasilan program pemerintah tidak bisa berjalan tanpa sinergi baik dengan sesama kementerian/lembaga maupun dengan lembaga non pemerintah/NGO, atau organisasi kemasyarakatan. Karena suatu program perlu adanya pengawalan dan partisipasi,” ujarnya.

Saat ini pelayanan publik dan pengaduan masyarakat di Kemendes PDTT mencoba mengunakan sistem. Melalui sistem yang dibangun, masyarakat bisa ikut partisipasi dan melakukan pengaduan melalui sistem.

“Chanel pengaduan melalui media sosial, membuka ruang siapa saja. Sekarang zamannya integrasi. Sehingga datanya terpadu. Termasuk pengaduan melalui aplikasi Sipemandu desa,” terangnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga, Ninit Angelia mengatakan forum ini merupakan wadah sinergi bagi lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan untuk mendukung Kemendes PDTT dalam upaya membangun Indonesia dari pinggiran melalui peningkatan pelayanan publik di Era Digital.

“Tujuan forum kemitraan ini pertama, peran dari lembaga swasta dan organisasi masyarakat untuk mendukung dan membantu pendampingan kepada masyarakat desa. Kedua, tergalinya kerjasama dan integrasi program serta perencanaan dan pengembangan SDM.
Ketiga, sinergitas ini diharapkan menghasilkan langkah nyata untuk kesejahteraan dan percepatan pemberdayaan masyarakat di desa,” jelasnya. [azk]