Mantan Dirut PT Lippo Cikarang Mangkir dari Panggilan

Spread the love

BataraNews.com-Mantan (Eks) Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto tak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) alias mangkir. Toto sejatinya akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus suap izin proyek Meikarta. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Yuyuk Andriati mengatakan, pihaknya tak menerima keterangan apapun terkait mangkirnya Toto.

“Penyidik belum memperoleh konfirmasi alasan ketidakhadirannya,” katanya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Toto pernah diperiksa sebagai tersangka pada 8 Agustus 2019 lalu. Saat itu KPK belum melakukan penahanan terhadap Toto. Dalam perkara ini, Toto bersama Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa ditetapkan sebagai tersangka kasus perizinan proyek Meikarta.

Diduga, Toto menyuap mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin senilai Rp10,5 miliar. Uang diberikan kepada Neneng melalui orang kepercayaannya dalam beberapa tahap.

Sementara Iwa diduga telah menerima uang Rp900 juta dari Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili untuk menyelesaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Perda RDTR Kabupaten Bekasi itu diperlukan untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta.

Uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa diduga berasal dari PT Lippo Cikarang. PT Lippo Cikarang disinyalir menjadi sumber duit suap untuk beberapa pihak dalam pengurusan izin proyek Meikarta.

Sebanyak 100 Ribu Konsumen Meikarta Dirugikan

Setidaknya terdapat kurang lebih 100 ribu konsumen yang sudah menginvestasikan dananya di proyek ini terancam tidak dikembalikan, dan berpotensi mengalami kerugian.

“Sejak saat itu juga, banyak pihak melihat hal terkait harga pembelian proyek ini dianggap tidak wajar, karena satu unitnya cuma berharga Rp 125 juta untuk ukuran standart properti,” kata Effendi.

Untuk itu, selaku Ketua Majelis ProDem, Syafti menugaskan saudara Effendi Saman dan tim Hukum ProDem untuk mengambil langkah-langkah hukum sebagai berikut:

  • Membuka posko pengaduan konsumen proyek Meikarta di Jl. veteran I No. 33 Gambir, Jakarta Pusat. (call center WA: Di redaksi).
  • Meminta kepada KPK untuk memeriksa CEO Lippo Grup JR, dan segera melakukan penyelidikan serta penyidikan hukum.
    3. Mendesak BPK agar segera mengaudit LIPPO GRUP dalam proyek Meikarta.
  • Meminta pada pihak keimigrasian untuk melakukan pencekalan terhadap JR agar tidak bepergian keluar negeri, agar KPK bisa menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan untuk skandal Meikarta.

Menyiapkan gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap LIPPO GRUP melalui Pengadilan Negeri setempat untuk korban konsumen Meikarta.(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)