BataraNews.com- Laporan Pertanggungjawaban KPP Bidang Angkutan Laut Kelas Ekonomi Tahun 2018 (Unaudited) PT PELNI (Persero) menyajikan realisasi beban makanan food money (FFM) Anak Buah Kapal (ABK) dalam beban tetap sebelum SDUM sebesar Rp31.622.018.684,00.

Beban makanan ABK merupakan biaya makan kepada ABK pada saat kapal beroperasi sedangkan FFM ABK merupakan biaya makan kepada ABK pada saat kapal tidak beroperasi. Beban makanan dan FFM ABK tersebut mencakup biaya makan sebesar Rp2.900.820.954,00 yang merupakan biaya makan kepada petugas PT PIDC yang melaksanakan pekerjaan jasa pelayanan kebersihan, jasa pengelolaan hiburan dan jasa pengelolaan kasur di atas kapal penumpang. Pelaksanaan pekerjaan tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian. Namun,PT PELNI (Persero) menanggung biaya makan Petugas PT PIDC yang seharusnya menjadi tanggungjawab PT PIDC sesuai dengan surat perjanjian.

Berdasarkan data yang dihimpun Tim Investigator KA, atas surat perjanjian dan permintaan keterangan berbagai pihak, diketahui bahwa, Biaya makanan petugas PT PIDC atas semua jenis tipe kapal per orang sebesar Rp36.000,00. PT PELNI (Persero) memberikan fasilitas tiket bebas/mitra (reduksi harga) seharga Rp579.238,00 dan memberikan fasilitas makanan setara ABK Tamtama kepada personil PT PIDC dari bulan Januari 2018 s.d. 30 September 2018. Namun mulai tanggal 1 November 2018 s.d. 31 Desember 2018, PT PIDC membayarkan tiket dengan harga penuh untuk petugas cleaningservice.

PT PIDC mempunyai kewajiban untuk membayar asuransi, pass pelabuhan, biaya makan, biaya penggunaan air tawar untuk seluruh personil yang bertugas di atas kapal. Biaya yang wajib dibayar tersebut disatukan sebagai biaya lump sum dan merupakan komponen dari biaya total pekerjaan yang akan ditagihkan oleh PT PIDC kepada PT PELNI (Persero).

Mirisnya lagi,berdasarkan dokumen paket pengadaan dan penyusunan nilai Surat Perjanjian pekerjaan diketahui bahwa atas rincian biaya pekerjaan tersebut, tidak terdapat komponen biaya makan sebagai bagian dari biaya yang wajib dibayar PT PIDC. Pembayaran yang dilakukan oleh PT PIDC sebesar harga tiket digunakan sebagai pembayaran pass pelabuhan, asuransi dan tarif dasar.

Biaya makan petugas PT PIDC tersebut termasuk dalam komponen biaya lump sum dengan besaran biaya makan yang disetarakan dengan ABK Tamtama sebesar Rp36.000,00 untuk satu orang per hari (makan pagi Rp10.638,00 + makan siang Rpl 1.681,00 + makan malam Rp13.681,00).

Besaran biaya makan ABK Tamtama tersebut sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Direksi PT PELNI (Persero) Nomor 04.01/2/SK/HKO.01/2015 tanggal 1 April 2015. Berdasarkan SK Direksi PT PELNI (Persero) Nomor 88/HKO.01/DIR/VII-1999 tentang Pengawakan Kapal-Kapal Milik PT PELNI (Persero), diketahui bahwa petugas kebersihan, petugas hiburan dan petugas pengelola kasur PT PIDC bukan merupakan ABK sehingga komponen biaya tersebut tidak dapat ditagihkan dalam perhitungan KPP Bidang Angkutan Laut Kelas Ekonomi kepada pemerintah.

Dan, berdasarkan addendum Surat Perjanjian tersebut diperoleh informasi bahwatidak ada perubahan pasal perjanjian yang menyatakan fasilitas makan untuk petugas PT PIDC disetarakan dengan penumpang ekonomi. Addendum masing-masing Surat Perjanjian tetap menyatakan fasilitas makan untuk petugas PT PIDC disetarakan dengan Tamtama. Pemberian fasilitas makan kepada petugas PT PIDC setara dengan penumpang ekonomi menjadi tidak sesuai dengan Surat Perjanjiandan addendum-nya.

Untuk diketahui,PT PELNI (Persero) dan PT PIDC sama-sama mengeluarkan biaya makanan untuk jasa pelayanan kebersihan, jasa pengelolaan hiburan dan jasa pengelolaan kasur di atas kapal penumpang. Tagihan atas biaya pemberian makan kepada petugas PT PIDC tersebut, PT PELNI (Persero) mencatat biaya tersebut pada akun beban makanan/FFM ABK sebesar Rp2.900.820.954,00.

Disamping itu, untuk setiap voyage, PT PIDC menagihkan biaya atas pekerjaanjasa Pelayanan Kebersihan (Cleaning Service), jasa Pengelolaan Hiburan dan jasa Pengelolaan Kasur yang di dalamnya terdapat komponen biaya makan petugas. Hal tersebut juga telah tertuang dalam klausul Surat Perjanjian yang menyatakan PT PELNI (Persero) melaksanakan pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana ketentuan Surat Perjanjian sesuai dengan realisasi masing-masing kapal per voyage.

Atas pembayaran biaya makan kepada non ABK yang dikeluarkan oleh PT PELNI (Persero) dan PT PIDC tersebut, setelah mengoreksi biaya makan tersebut sebesar Rp2.900.820.954,00 untuk dikeluarkan sebagai biaya yang dapat ditagihkan kepada Pemerintah. Pencatatan atas biaya makanan tesebut dalam Laporan Keuangan PT PELNI (Persero) dan PT PIDC tetap dilakukan, dengan demikian menunjukkan bahwa terdapat pencatatan ganda yang menyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.900.820.954,00.

Jelas sekali,hal tersebut mengakibatkan Laporan Pertanggungjawaban KPP Bidang Angkutan Laut Kelas Ekonomi Tahun 2018 {Unaudited) yang disajikan PT PELNI (Persero) atas Beban Makan/FFM lebihtinggi dari seharusnya sebesar Rp2.900.820.954,00 dan kelebihan pembayaran PT PELNI (Persero) kepada PT PIDC sebesar Rp2.900.820.954,00 atas pembayaran biaya makan petugas PT PIDC yang seharusnya menjadi tanggungjawab PT PIDC.

Untuk itu,Direksi PT PELNI agar Menagih dan menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp2.900.820.954,00 kepada PT PIDC untuk kemudian disetorkan ke rekening pendapatan PT PELNI (Persero).(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)