BataraNews.com- Dalam Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kegiatan monetisasi gas bumi bagian negara tahun 2017 pada SKK Migas, KKKS dan entitas terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengatakan bahwa negara kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan senilai USD62,253,840.48.

Kondisi tersebut, menurut BPK, terjadi salah satunya disebabkan SKK Migas tidak segera memberikan keputusan sehingga Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara  KKKS PetroChina International Jabung Ltd. (KKKS PCJL) dan PT Jambi Indoguna International (PT JII) menjadi berlarut-larut.

Bagaimana sebenarnya yang terjadi?

KKKS PetroChina International Jabung Ltd. (KKKS PCJL) akan memanfaatkan associated gas yaitu gas bumi yang terdapat bersama-sama dengan minyak bumi di dalam reservoir yang berasal dari lapangan South West Betara, South Betara, dan West Betara Wilayah Kerja Jabung untuk dijual kepada PT Jambi Indoguna International (PT JII) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jambi.

Pada tanggal 19 Maret 2013 dengan surat Nomor 0152/SKKO0000/2013/S2, SKK Migas menyetujui konsep Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang diajukan oleh KKKS PCJL. PJBG Nomor 002/GCP-SPA/2013 tanggal 3 Desember 2013 ditandatangani oleh KKKS PCJL bersama PT JII dengan tanggal dimulai pengaliran gas yang disepakati yaitu tanggal 9 Desember 2015 (18 bulan setelah pembangunan pipa). Berdasarkan surat Menteri ESDM Nomor 1870/12/MEM.M/2016 tanggal 26 Februari 2016 bahwa Alokasi Gas Bumi adalah as is 14,5 MMSCFD dengan harga USD5.70/MMBTU selama 5 tahun sejak tanggal dimulai yang bersumber dari Lapangan South West Betara, South Betara dan West Betara wilayah kerja Jabung dan digunakan untuk keperluan listrik dan LPG di Provinsi Jambi.

Berdasarkan MoM tanggal 9 November 2015, diketahui bahwa karena belum adanya kesiapan fasilitas penjual dan pembeli, penyaluran gas akan dilakukan pada akhir bulan Maret 2016. Melalui surat Nomor 131/JII-JBI/BUMD/Dir/XI/2015 tanggal 23 November 2015, PT JII menyampaikan penjadwalan ulang gas-in pada bulan Juni 2016. Kemudian pada tanggal 4 Desember 2015, PT JII mengirimkan surat pemberitahuan penjadwalan ulang gas-in yang semula pada bulan Juni 2016 menjadi tanggal 30 September 2016 kepada KKKS PCJL.

Fasilitas KKKS PCJL siap mengalirkan gas kepada PT JII pada tanggal 22 September 2016, namun PT JII belum siap memanfaatkan gas tersebut. Terkait tindak lanjut pemanfaatan associated gas wilayah kerja Jabung, PT JII menyampaikan terdapat kendala dalam ketersediaan fasilitas produksi dan off taker lean gas. Salah satu penyebabnya adalah harga gas dari penjual yang dianggap terlalu tinggi.

MoM tanggal 11 Mei 2018 tentang tindak lanjut pembahasan pemanfaatan gas WK Jabung oleh PT JII, KKKS PCJL selaku penjual menyampaikan lagi bahwa fasilitas telah siap untuk menyalurkan associated gas kepada PT JII sejak September 2016, namun sampai saat ini fasilitas dalam posisi standby belum dapat dilakukan PIS dan close out. Sedangkan PT JII menyampaikan bahwa berdasarkan hasil simulasi keekonomian dengan mempertimbangkan pengurangan investasi, NPV baru dapat mencapai angka positif pada harga senilai USD2.00/MMBTU dan Fasilitas JII akan siap menyerap gas 10 bulan setelah adanya kesepakatan harga dengan penjual.

Pada tanggal 9 Agustus 2018 melalui pembahasan bersama SKK Migas terkait tindak lanjut pemanfaatan gas WK Jabung dimana hasil pembahasan belum menemukan titik terang terkait perselisihan harga antara KKKS PCJL dan PT JII.

PT JII dengan surat Nomor 080/JII-Jbi/BUMD/Dir/XI/2018 tanggal 7 November 2018 menyampaikan bahwa dengan adanya pembahasan berkali-kali dan hingga saat ini belum ada kesepakatan, PT JII mengusulkan kepada KKKS PCJL agar dapat mempertimbangkan untuk menambah volume menjadi 30 MMSCFD sesuai dengan surat BP Migas Nomor 3310/BPO0000/2008/S2 tanggal 19 Mei 2008 dengan harga senilai USD5.70/MMBTU.

Berdasarkan MoM tanggal 4 Desember 2018, PT JII menyampaikan usulan penambahan volume menjadi 30 MMSCFD dan berharap agar tambahan alokasi tersebut dapat bersumber selain dari lapangan associated gas. Sedangkan KKKS PCJL menyampaikan bahwa sumber gas dalam PJBG existing antara WK Jabung dan JII berasal dari lapangan SB, WB, SWB (associated gas) WK Jabung. Lapangan associated gas WK Jabung sudah berproduksi sejak tahun 2006. Fasilitas produksi yang sudah dibangun sampai saat ini untuk PJBG existing hanya berkapasitas 14,5 MMSCFD.

Karenanya, KKKS PCJL belum dapat memenuhi permintaan tambahan pasokan gas dimaksud dikarenakan saat ini, gas dari lapangan SB dan WB (non Associated Gas) senilai 27 BBTUD telah teralokasikan untuk PT PLN Batam (7BBTUD), PT Gemilang Jabung Energi (5 BBTUD) dan PT Bumi Samudera Perkasa (5 BBTUD). Atas hal ini SKK Migas menyampaikan agar KKKS PCJL dan PT JII segera menyelesaikan kelanjutan PJBG existing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait PJBG tersebut, PT JII telah menyerahkan jaminan pelaksanaan (performance bond) senilai USD342,000.00. Dalam dokumen jaminan tersebut diketahui bahwa jaminan tersebut memiliki masa kedaluwarsa s.d. tanggal 17 Juni 2019, sehingga apabila sampai dengan tanggal tersebut, tidak dilakukan klaim, maka jaminan tersebut secara otomatis tidak dapat dicairkan.

Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan yang dilakukan BPK, PT JII belum dapat melaksanakan pemanfaatan gas seperti yang telah ditetapkan dalam PJBG. Untuk itu, sesuai klausul yang telah ditetapkan dalam PJBG pada Pasal 17 menyatakan bahwa jika pembeli tidak dapat menerima gas sekurang-kurangnya setara dengan JPPH selama 14 hari berturut- turut maka jaminan pelaksanaan seluruhnya akan dicairkan secara otomatis dan seketika menjadi milik penjual dan atau apabila sampai dengan maksimal 90 hari setelah pencairan jaminan pelaksanaan.

Pembeli masih belum dapat menerima Gas, Penjual berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pembeli. KKKS PCJL menjelaskan bahwa belum mencairkan jaminan pelaksanaan dan belum melakukan pemutusan perjanjian.

Lebih lanjut berdasarkan data dari Gas Coordinator KKKS PCJL diketahui bahwa gas associated yang dihasil dari Lapangan SWB/WB/SB mulai dari tanggal 22 September 2016 s.d. 26 Desember 2018 yaitu sebesar 10.501,66 MMSCF (10.921.726,40 MMBTU). Apabila PJBG antara KKKS PCJL dan PT JII terlaksana, dengan harga satuan senilai USD5.70 per MMBTU, maka negara dalam kurun waktu tanggal 22 September 2016 s.d. 26 Desember 2018 akan memperoleh pendapatan senilai USD62,253,840.48 (10.921.726,40 MMBTU x USD5.70).

Menurut BPK, Kondisi tersebut mengakibatkan: (a) KKKS PCJL dapat mencairkan jaminan pelaksanaan PT JII senilai USD342,000.00 dan PJBG antara KKKS PCJL dengan PT JII dapat diputuskan sepihak; dan (b) Negara kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan senilai USD62,253,840.48.

Kondisi tersebut terjadi karena: (a) Tidak adanya itikad baik dari PT JII untuk segera melaksanakan PJBG; (b) KKKS PCJL belum melaksanakan tugasnya sesuai yang telah ditetapkan dalam klausul PJBG; dan (c) SKK Migas tidak segera memberikan keputusan sehingga PJBG menjadi berlarut- larut.

Dalam laporan tersebut, SKK Migas menyatakan bahwa kondisi tersebut memang benar adanya. SKK Migas menyetujui dan mengakui hal tersebut.

BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar: (a) Melakukan analisa secara mendalam terhadap kemampuan PT JII untuk melaksanakan PJBG tersebut; (b) Berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk segera menyelesaikan dan memberikan keputusan atas permasalahan PJBG PCJL dan PT JII sebelum tanggal 17 Juni 2019; dan (c) Memerintahkan KKKS PCJL untuk mencairkan jaminan pelaksanaan senilai USD342,000.00 sebelum tanggal 17 Juni 2019.

Namun disayangkan ketika redaksi BataraNews.com mencoba menghubungi pihak SKK Migas berkali-kali, tidak terdapat respon, padahal masyarakat ingin mengetahui perkembangannya. (Fahad Hasan&Tim Investigator KA)