BataraNews.com- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil migas tahun 2016 wilayah kerja (WK) East Kalimantan pada SKK MigaS, KKKS Chevron Indonesia Company (CICo), dan instansi terkait di Jakarta dan Balikpapan. Dalam laporan pemeriksaan tersebut, BPK menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Status Proyek (Report 15/R-15) dalam Financial Quarterly Report (FQR) Q4 Tahun 2016 CICo, diketahui dua AFE yang realisasi pengeluarannya melampaui batasan anggaran yang telah diperbolehkan oleh SKK Migas (over run AFE).

Dari dua over run AFE dengan nilai anggaran yang disetujui SKK Migas senilai USD14,279,196.00, dalam pelaksanaan ternyata realisasi pengeluaran mencapai USD19,112,394.00, pelampauan anggaran yang diperkenankan adalah senilai 10% dari anggaran yaitu senilai USD15,707,115.60 (110% x USD14,279,196.00) sehingga terjadi pelampauan anggaran melebihi 10% dari yang diperkenankan senilai USD3,405,278.40 (USD19,112,394.00 – USD15,707,115.60) dengan rincian pada Tabel 3.3.

Pengujian lebih lanjut atas dokumen Project Close Out Memo (close out internal CICo) menunjukkan bahwa dua AFE yang melampaui 110% anggaran tersebut, lingkup dan pelaksanaan pekerjaan kedua AFE tersebut telah selesai dan AFE siap untuk di close out, namun secara resmi CICo belum mengajukan Close Out Report ke SKK Migas.

Selain itu, tidak ditemukan adanya revisi anggaran dan permintaan persetujuan revisi anggaran dari CICo ke SKK MIGAS. Kemudian hasil konfirmasi ke SKK Migas terkait persetujuan atas kedua AFE tersebut, didapatkan jawaban dokumen AFE Original yang menunjukkan anggaran atas kedua AFE tersebut senilai USD14,279,196.00.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Pasal 13 huruf q tentang Biaya Operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan meliputi pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik, atau yang melampaui nilai persetujuan otorisasi pengeluaran diatas 10% (sepuluh persen) dari nilai otorisasi pengeluaran. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembebanan biaya operasional CICo dalam perhitungan cost recovery 2016 senilai USD3,405,278.40.

Selain itu, kondisi tersebut terjadi karena adanya kendala operasi yang dialami dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga pihak CICo dalam mengeluarkan biaya untuk melaksanakan kedua AFE tersebut melebihi nilai yang sudah diotorisasi. CICo menyampaikan tanggapan bahwa pelampauan anggaran tersebut karena adanya kendala operasi yang dialami pada sumur Sepinggan V-12 dan Sepinggan V-13. CICo sudah menyiapkan AFE Revisi untuk kedua sumur dengan AFE 11-8269 dan 11-8273 serta sedang dalam koordinasi untuk pengiriman dokumen kepada SKK Migas.

Pada saat pertemuan tiga pihak antara BPK, SKK Migas dan CICo pada tanggal 1November 2017, pihak SKK Migas menjelaskan bahwa SKK Migas dan CICo telah melakukan pembahasan tentang substansi teknis operasi atas kegiatan yang dimaksud dalam AFE dimana CICo tidak secara tepat waktu menyampaikan dokumen lanjutan untuk penyelesaian Closed Out AFE.

Karena SKK Migas direkomendasikan agar memerintahkan KKKS CICo untuk menunda pembebanan pengeluaran kedua AFE tersebut senilai USD3,405,278.40 sampai dengan close out report.Lantas, pertanyaan masyarakat adalah apakah rekomendasi BPK tersebut sudah ditindaklanjuti oleh SKK Migas?.(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)