BataraNews.com- Pada 10 Oktober 2016, Kementerian Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) melakukan pengadaan paket video conference sebesar Rp2.604.425.000 dengan penyedia jasa adalah PT SH. Namun sayang, setelah dicek kembali ada tiga buah perangkat Polycom SoundStation IP 7000 video conference seharga Rp12.500.000/buah atau total senilai Rp37.500.000 tidak ada barangnya.

Polycom SoundStation IP 7000 sendiri merupakan microphone yang dilengkapi tombol aphanumeric dan tombol kontrol untuk melakukan panggilan baik audio maupun video. Publik mungkin merasa miris, karena dari dokumen yang dimiliki Tim Investigator KA hanya ditemukan satu perangkat Konferensi Audio Polycom Soundstation IP 7000 dari yang seharusnya ada empat perangkat sesuai spesifikasi teknis di Bill of Quantities (BoQ).

Secara aturan, pengadaan barang paket video conference di Kementerian BUMN ini dinilai tidak menerapkan prinsip efektif. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sehingga atas masalah tersebut, yang terjadi adalah ada kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang atas paket video conference sebesar Rp37.500.000. Karena kelebihan pembayaran atas kekurangan unit peralatan video conference Kementerian BUMN. Dan, tujuan pengadaan tidak sepenuhnya efektif.(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)