BataraNews.com- Dalam rangka percepatan pembangunan transmisi listrik milik PT PLN diatas lahan PTPN V, PT PLN telah menyampaikan Surat Permohonan kepada PTPN V melalui Surat Nomor 772/KON.00.02/RING SUM 2/2016 tanggal 15 Juli 2016 mengenai permohonan izin penggunaan lahan untuk pelaksanaan pembangunan konstruksi, namun sampai dengan bulan Mei tahun 2017 belum ada keputusan dari PTPN V atas permohonan PT PLN tersebut.

Selanjutnya, proses tersebut kembali dilanjutkan di tanggal 6 Juni 2017, di mana dilakukan pertemuan antara PTPN V dengan PT PLN yang dimediasi oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaaan Tinggi Riau, dengan hasil sebagai berikut:

  1. PT PLN dan PTPN V akan melakukan cek fisik ke perkebunan.
  2. PT PLN akan menyurati komisaris PTPN V dengan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pembebasan lahan yang ditembuskan ke Kementerian BUMN, Kabinda dan Kejati Riau.
  3. Pelaksanaan pembebasan lahan milik areal PTPN V harus mendapat penilaian badan KJPP independen.
  4. PT PLN tetap melanjutkan pelaksanaan pembangunan tapak tower.
  5. PTPN V pada prinsipnya tidak keberatan terhadap pekerjaan pembangunan tapak tower, namun harus sesuai dengan anggaran dasar dan SOP PTPN V.

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, PTPN V bersama PT PLN melakukan kunjungan lapangan ke Kebun Terantam, Kebun Sei Galuh dan Kebun Air Molek II PTPN V yang dilalui transmisi PT PLN. Hasil kunjungan tersebut telah disampaikan Direktur Utama kepada Dewan Komisaris melalui Surat Nomor 5/UMM/X/652/Vi/2017 tanggal 15 Juni 2017, dengan penjelasan sebagai berikut:

  • Aset PTPN V yang harus dihapuskan untuk rencana pemasangan tower dan jalur transmisi PLN sebagai berikut:
  • Sesuai dengan Ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2012, pembangunan menara dan jalur jaringan transmisi PLN  merupakan  salah  satu  bentuk  pembangunan  untuk kepentingan umum dan pihak yang menguasai atas tanah berkewajiban untuk melepaskan tanahnya dengan memperoleh ganti rugi.
    • Proses administrasi persetujuan di internal PTPN V dilakukan secara pararel bersamaan dengan pelaksanaan pembangunan transmisi di lahan PTPN V.

Atas surat Direktur Utama tersebut telah ditanggapi oleh Dewan Komisaris tanggal 27 Juli 2017 melalui Surat Nomor 44-PTPN V/DK/X/VII/2017 dengan catatan sebagai berikut.

  1. Dewan Komisaris memberikan rekomendasi atas pelepasan aset di Kebun Terantam, Air Molek II dan Kebun Sei Galuh yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan konstruksi tower listrik PT PLN.
  2. Pelaksanaan atas pelepasan aset agar dilengkapi dengan kajian ekonomi dan legal dari konsultan independen yang memuat besaran nilai ganti rugi atas aset dengan mempertimbangkan pokok tanaman yang ada diatas lahan tersebut.
  3. Perjanjian pelepasan aset agar mencantumkan suatu klausul tentang status aset setelah PT PLN tidak lagi melakukan operasional diatas lahan tersebut.

Selanjutnya, Direktur Utama menyampaikan Surat Nomor 5/UMM/X/812/VIII/2017, tanggal 14 Agustus 2017 kepada General Manager PT PLN perihal permintaan data/ informasi terkait hasil penilaian ganti rugi aset PTPN V oleh KJPP independen, namun atas surat tersebut belum ada tanggapan dari PT PLN.

Selain menunggu tanggapan dari PT PLN, Bagian Transformasi Bisnis PTPN V telah melakukan kajian ekonomis atas penggunaan lahan untuk pembangunan jaringan listrik PT PLN, dengan hasil analisa penilaian sebagai berikut:

Penghitungan penilaian pelepasan aset lahan kebun berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembanguan untuk kepentingan umum, dimana penilaian besarnya ganti kerugian meliputi; 1) nilai tanah, 2) ruang atas dan bawah tanah, 3) bangunan, 4) tanaman, 5) benda yang berkaitan dengan tanah, 6) kerugian lain yang dapat dinilai.

Pemeriksaan oleh lembaga audit atas kondisi lahan yang akan digunakan sebagai tempat pembangunantower listrik milik PT PLN tanggal 30 Agustus 2017 diketahui pembangunan tapak tower telah dilaksanakan oleh PT PLN meskipun belum ada perjanjian/ kesepakatan atas pelepasan aset lahan kebun milik PTPN V kepada PT PLN.

Selanjutnya tanggal 2 September 2017 Direksi menyampaikan Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) kepada tim BPK. Berdasarkan laporan tersebut diketahui nilai pelepasan aset lahan kebun sebesar Rp625.866.725,00.(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)