BataraNews.com- Seperti dilansir law-justice, sejumlah kalangan meyakini perjanjian kerja sama antara BUMN perhotelan, PT Hotel Indonesia Natour (HIN) dengan PT Cipta Karya Bersama Indonesia (CKBI) yang holdingnya Grup Djarum dan PT Grand Indonesia (GI), isi klausulnya sarat masalah. Kerja sama dalam berbentuk Build Operate Transfer (BOT) yang ditandatangani pada 13 Mei 2004 silam dinilai lebih banyak menguntungkan pihak penerima BOT, bahkan dianggap merugikan negara.

Saat ini kasus yang sempat diselidiki Kejaksaan Agung (Kejagung) namun dihentikan pada Februari 2017, seolah ‘mati suri’ sengaja dibiarkan deadlock. Alasan Kejagung menghentikan penyidikan pada waktu itu karena pertama, kasus tersebut masuk ke ranah perdata; kedua, adanya surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara. Padahal sebelumnya laporan hasil pemeriksaan BPK Nomor 02/Auditama VII/01/2016 yang dikeluarkan pada 14 Januari 2016 menunjukkan bahwa PT HIN berpotensi menderita kerugian senilai Rp 1,2 triliun, menyusul pelaksanaan kerjasama tersebut.

Menurut hitungan BPK, kontribusi yang diberikan pihak GI baru Rp 400 miliar dari seharusnya Rp 1,6 triliun. Meski telah dihentikan, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 28 Maret tahun lalu tetap meyakini kompensasi yang diberikan pihak swasta kepada pemerintah jauh dari ideal. “Terkait kontrak PT GI dan PT HIN, saya sudah kembalikan kepada menteri BUMN untuk melakukan pendekatan bagaimana supaya PT GI yang konon kaya raya ini memberikan kompensasi yang wajarlah kepada pemerintah.”

Kejagung bahkan menyatakan siap menjadi kuasa hukum PT HIN jika diminta. “Kita tunggu. Saya pikir nanti kita akan lakukan komunikasi intensif mengenai masalah ini. Yang pasti saya sendiri tkdak akan membiarkan kalaupun nanti negara mengalami kerugian.” Namun setelah satu setengah tahun berlalu sejak Prasetyo menyatakan hal tersebut, tidak juga ada upaya pemerintah untuk melakukan renegosiasi kontrak. Pemerintah tentu bisa saja mengajukanaddendumjika benar kontrak perjanjian tersebut dirasa berat sebelah.

 Addendum dalam istilah hukum merujuk pada kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausul atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok tersebut. Sementara itu Pihak Grand Indonesia (GI) menolak menerima permohonan wawancara yang diajukan awak Law-justice.

Lewat pernyataan tertulis yang dikirim via e-mail oleh Dinia Diah Astari Widodo mereka hanya merespons, ‘bahwa kerjasama BOT yang dilakukan oleh Grand Indonesia sebagai pihak swasta dengan pihak BUMN adalah berdasarkan perjanjian yang dibuat kedua belah pihak dimana perjanjian tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.”

Dari penjelasan tersebut GI kembali mempertegas posisinya bahwa tidak ada pelanggaran dalam perjanjian BOT antara PT HIN dan PT GI. Semua klausul telah dibicarakan kedua belah pihak dan tercantum dalam kontrak kerjasama. Benarkah demikian?. Salah seorang komisaris PT HIN, Michael Frankwin Umbas pada 2016 lalu, saat kasus ini mulai bergulir, pernah mempertanyakan kontrak BOT yang menurutnya ada sejumlah kejanggalan dalam implementasi. Salah satu yang menjadi hirauannya adalah tambahan dua bangunan yakni gedung perkantoran (Menara BCA) dan apartemen (Kempinski) yang tidak pernah tercantum dalam perjanjian BOT.

“Penambahan dua gedung ini mestinya diajukan sejak awal perencanaan dan tercantum dalam objek BOT. Hal ini jelas tidak sesuai TOR dan perencanaan awal yang disetujui kementerian BUMN,” ujarnya saat itu. Michael Umbas ditunjuk sebagai komisaris PT HIN pada akhir November 2015.

Penyimpangan Kontrak

Pihak GI bisa saja membantah tudingan tersebut dengan menunjukkan klausul yang mengatur soal Gedung dan Fasilitas Penunjang. Dalam perjanjian BOT memang disebutkan:

“Gedung dan fasilitas penunjang adalah bangunan-bangunan dan segala fasilitas pendukung yang wajib dibangun dan/atau direnovasi penerima hak BOT di atas tanah, yaitu, antara lain, pusat perbelanjaan, hotel, dan bangunan-bangunan lainnya, berikut fasilitas  serta Fasilitas penunjang lainnya.” Apakah Menara BCA dan Apartemen Kempinski dapat dikatagorikan sebagai gedung dan fasilitas penunjang?

Menurut Jaksa Agung Prasetyo di hadapan para anggota dewan saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 28 Maret 2018, apartemen dan gedung perkantoran tidak bisa dainggap sebagai sarana pendukung.

“Nampaknya mereka (pihak GI) memaknai sarana pendukung lainnya itu dengan membangun dua bangunan yang menurut kami tentunya bukan termasuk katagori sarana penduung.”

Prasetyo menambahkan sarana pendukung yang dimaksud dalam klausul tetap harus terkait dengan empat bangunan utama yang sudah tercantum dalam kontrak BOT, yakni satu Hotel Bintang Lima seluas kurang lebih 42.815 m2, dua pusat perbelanjaan masing-masing seluas 80.000 m2 dan 90.000 m2 dan satu area parkir seluas 175.000 m2.

Jadi bukan membangun dua gedung baru di luar bangunan yang ada dalam kontrak. Contoh fasiltas penunjang itu seperti kantin atau tempat jaga. “Ini kan membangun dua tower baru. Dua bangunan baru ini kami anggap sebagai penyimpangan karena tidak ada kaitannya dengan kontrak. Mestinya negara mendapat kotribusi.”

“Apartemen dan office tower sudah disewakan habis sehingga tentunya disitu kan ada incomedan penghasilan yang mestinya sebagian adalah hak dari negara. Kami akan kejar terus Pak,” imbuhnya.

Sementara itu Michael Umbas sejak awal sudah menentang pembangunan gedung perkantoran (Menara BCA) dan Apartemen Kempinski karena tidak tercantum dalam kontrak BOT. Namun dirinya kini terkesan menghindar. Dia sulit dihubungi untuk dimintai konfirmasi.

Padahal saat kasus ini mulai bergulir Michael Umbas termasuk orang yang bersuara paling lantang. Namun ketika Law-justice berupaya berkali-kali menghubungi Michael Umbas, yang juga relawan Arus Bawah Jokowi, namun tetap tidak berhasil. Pesan yang dikirim melalui WhatsApp hanya terlihat dibaca (indikasinya: ada centang dua biru). Pun saat ditelpon, Michael Umbas tidak mengangkatnya.

Sebelumnya Michael mengungkapkan, sebagai pemilik lahan, PT HIN tak memperoleh kompensasi yang sepadan dari kontrak BOT. Bahkan, menurutnya bisa dibilang tekor. Berdasarkan dokumen kontrak, selama masa kerja sama BOT 30 tahun, HIN mendapat kompensasi dari GI yang diberikan per tahun hingga 2035. Total kompensasi yang diperoleh HIN adalah Rp 386 milyar.

“Kalau diukur periode 30 tahun, angka itu (Rp 385 milyar) masih sangat rendah,“ kata Micahel.

Berdasarkan dokumen kontrak BOT yang diterima tim, rincian kewajiban kompensasi yang harus dibayar PT GI kepada PT HIN, adalah sebagai berikut:

Periode 2004 – 2012 sebesar Rp10 miliar per tahun; 2013 – 2017 (Rp 11 miliar per tahun); 2018 – 2022 (Rp 12 miliar per tahun); 2023 – 2027 (Rp13 miliar per tahun); 2028 – 2032 (Rp14 miliar per tahun); dan 2033 sebesar Rp15 miliar per tahun.(Fahad Hasan&DBS)