Kementerian ESDM Melalaikan Pendapatan Negara sebesar USD5,6 Juta?

Spread the love

BataraNews.com- Dari nilai Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA), di antaranya direalisasikan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM sebesar Rp23.763.165.037.383,00. Pendapatan SDA tersebut merupakan pendapatan yang bersumber dari kewajiban perusahaan tambang mineral dan batubara, baik pada tahap eksplorasi maupun operasi produksi.

Pendapatan tersebut meliputi Pendapatan Iuran Tetap, Pendapatan Iuran Produksi/Royalti, dan Pendapatan Penjualan Hasil Tambang. Wajib Bayar (Waba) atas Pendapatan SDA pada Ditjen Minerba, terdiri dari perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Akan tetapi, penatausahaan pendapatan Sumber Daya Alam pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara belum memadai dan berpotensi kekurangan penerimaan Negara dari iuran tetap sebesar USD5,651,858.60 serta denda keterlambatan atas iuran tetap sebesar USD203,375.07.

Berdasarkan dokumen yang diterima Tim Investigator KA diketahui, besarnya iuran tetap dihitung berdasarkan luas wilayah dikalikan tarif. Untuk pemegang IUP, besarnya tarif ditentukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2012, sedangkan untuk KK dan PKP2B, besarnya iuran tetap dihitung sesuai tarif yang ditetapkan dalam kontrak.

Dan, diketahui juga bahwa seluruh SOP telah ditandatangani oleh Direktur Penerimaan Minerba Kementerian ESDM, namun belum diberikan nomor dan tanggal berlakunya. Sehingga belum sepenuhnya dapat diterapkan dan tidak menunjukkan hubungan perpindahan data hasil pencatatan penerimaan, verifikasi, dan evaluasi atas penerimaan ke Subdirektorat Pengawasan Penerimaan Mineral dan Batubara (Subdit PW).

Untuk mengetahui lebih lanjut atas Pendapatan SDA yang dikelola oleh Direktorat Penerimaan Minerba Kementerian ESDM termasuk data IUP yang diunduh dari situs momi.minerba.go.id pada tanggal 13 Maret 2018, diperoleh informasi mengenai data perusahaan pemegang IUP, KK, dan PKP2B yang ada pada Minerba One Map Indonesia(MOMI).

Selain permasalahan terkait penatausahaan database, ditemukan adanya pendapatan Yang Masih Harus Diterima (YMHD) sebesar Rp514.860.005.627,00 yang tidak sesuai dengan kriteria dan definisi dari akun tersebut. Atas hal tersebut, Ditjen Minerba telah melakukan koreksi atas akun tersebut dan mengungkapkannya di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Namun, harus ditelusuri kembali dokumen pendukungnya.

Hasil penelusuran dan penelaahan riset Tim Investigator KA dalam worksheet daftar IUP CNC batuan dan non-batuan Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara, dibandingkan dengan worksheet Subdit Pelaksanaan Direktorat Penerimaan Minerba, ditemukan lima perusahaan dengan nilai tagihan sebesar Rp334.506.352,08 yang tidak tercatat dalam worksheet daftar IUP, namun tercatat dalam worksheet Subdit Pelaksanaan.

Menilik lebih lanjut pada Pengumuman CNC yang tercantum dalam situs web Ditjen Minerba (www.minerba.esdm.go.id) diketahui bahwa dari kelima perusahaan pemegang IUP tersebut hanya PT KUIM dengan Nomor SK 441 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 dan WG Corp dengan Nomor SK 503.540/009/IUP/III.07/2010 tanggal 4 Mei 2010 yang terdaftar dalam pengumuman CNC tersebut. Namun, atas dua perusahaan tersebut tidak diketahui kapan masa berlaku izinnya.

Permasalahan ini jelas mengakibatkan Data IUP CNC yang dikeluarkan oleh DBP tidak andal, timbulnya potensi kekurangan penerimaan Negara dari iuran tetap sebesar USD5,651,858.60 dan denda keterlambatan atas iuran tetap sebesar USD203,375.07.

Masyarakat meminta agar Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan informasi database perusahaan tambang minerba.

Dan, wajib untuk Bimtek ulang tentang tata kelola APBN, karena sangat menyia-nyiakan peluang emas pendapatan bagi negara yang seharusnya bisa membantu kebutuhan rakyat serta mencapai barometer kemakmuran Indonesia.

Ketika tim meminta klarifikasi kepada pihak kementerian ESDM terkait berita di atas, namun disayangkan dari pihak mereka tidak ada yang merespon. (Fahad Hasan&Tim Investigator KA)