Menguak Modus Kolusi PT HIN di Kontrak BOT Grand Indonesia (III)

Spread the love

BataraNews.com- 

Kejanggalan Kedua, terkait Pembangunan Apartemen Kempinski dan Menara BCA

Dalam pasal 1.2 (hal 7) perjanjian kerjasama BOT disebutkan “Gedung dan fasilitas penunjang adalah bangunan-bangunan dan segala fasilitas pendukung yang wajib dibangun dan/atau direnovasi penerima hak BOT di atas tanah, yaitu, antara lain, pusat perbelanjaan, hotel, dan bangunan-bangunan lainnya, berikut fasilitas parkir serta fasilitas penunjang lainnya.”

Pasal tersebut jelas tidak mengatur secara limitatif bangunan apa saja yang boleh dibangun Penerima Hak BOT. Artinya, GI dapat membangun apa saja di atas lahan PT HIN, dan tidak terbatas hanya pada Hotel Bintang Lima, Pusat Perbelanjaan atau lahan parkir. Syaratnya hanya, mereka wajib terlebih dahulu memberitahukannya kepada HIN. Oleh sebab itu ketika PT GI membangun Menara BCA dan Apartemen Kempinski mereka merasa tidak melanggar hukum.

Audit BPK yang dirilis pada 2016 menyebut PT GI telah menyalahi kontrak BOT dengan membangun Menara BCA setinggi 230 meter dengan 56 lantai dan Apartemen Kempinski sebanyak 263 unit. Menurut BPK, hal ini tidak sesuai dengan dokumen term of reference yang disusun bersama Kementerian BUMN.

Namun ternyata dalam perjanjian kontrak BOT ada klausul yang menyatakan kata “antara lain” dalam definisi gedung dan fasilitas pendukung, yang tercantum pada pasal 1.2 perjanjian BOT. Ini membuka peluang untuk diizinkannya mendirikan bangunan lainnya di luar hotel dan pusat perbelanjaan seperti yang sudah disebutkan dalam kontrak. Karena itu, PT GI kemudian membangun gedung perkantoran di atas tanah objek kerja sama.

Sampai disini kalau dicari siapa kambing hitamnya, tentu adalah pembuat perjanjian itu sendiri. Siapa yang salah? Mengapa misalnya pada waktu pembuatan perjanjian tidak disebutkan secara rigit saja jenis bangunan yang akan dibangun.

Dengan mencantumkan kata: “antara lain” maka membuka tafsir untuk pembangunan gedung diluar peruntukan yang telah disebut dalam kontrak BOT, yakni hotel dan pusat perbelanjaan.

Keanehan Lainnya, Menyangkut Penjaminan Hak atas Tanah

Dalam pasal 9.5 perjanjian BOT dinyatakan “Untuk menghindari keraguan, Penerima Hak BOT berhak untuk menjaminkan hak atas tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat HGB di atas HPL maupun HMASRS berikut Gedung dan Fasilitas Penunjang yang terdaftar atas nama Penerima Hak BOT untuk mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga …”

Pasal itu jelas menyebut bahwa yang dapat dijaminkan hanya HGB atas nama PT GI.  Sementara sertifikat HPL tanah yang tertera atas nama PT HIN tidak pernah dijaminkan karena masih dipegang oleh HIN. Jadi PT GI selaku pemegang hak HGB berhak melakukan penyewaan, penjualan atas unit bangunan dalam objek BOT.

Tetapi hanya selama jangka waktu HGB serta waktu perpanjangannya. Untuk itu PT GI wajib memberitahu para penyewa serta pembeli unit bangunan bahwa saat berakhirnya jangka waktu HGB dan perpanjangannya, GI wajib mengembalikan unit bangunan yang disewa atau dibeli kepada HIN.

Untuk itu pengawasan ketat perlu dilakukan sehingga kelak proses pengalihan sewa menyewa bangunan yang berakhir maksimal sampai 12 Oktober 2055, dapat berjalan sesuai rencana. Jangan sampai timbul perjanjian aneh-aneh yang bisa menyebabkan kerugian Negara. Sesuai klausul dalam perjanjian BOT, semua aset yang telah dibangun harus dikembalikan kepada negara saat perjanjian sudah berakhir.

Konsekuensi Hukum

Perjanjian BOT yang hanya menguntungkan salah satu pihak – dalam kasus ini PT GI – menunjukkan ada indikasi penyalahgunaan wewenang. Untuk itu perlu dilakukan penyelidikan lebih mendalam. Jika terbukti maka pelaku penyalahgunaan kewenangan dapat dijerat hukuman maksimal penjara seumur hidup.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara tegas menyatakan: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Apakah perjanjian BOT antara PT HIN dan PT CKBI/ PT GI mengandung unsur penyalagunaan kewenangan oleh pejabat negara, masih perlu pengusutan lebih lanjut. Pengusutan perlu segera dilakukan sebagai pembelajaran agar di kemudian hari para pejabata tidak dengan mudah membuat perjanjian yang merugikan kepentingan negara. Kalau hal ini dibiarkan akan menjadi preseden buruk yang dapat menimbulkan potensi hilangnya aset negara.(Fahad Hasan&DBS)