Menguak Modus Kolusi PT HIN di Kontrak BOT GI (II)

Spread the love

Presiden RI Soekarno menggunting pita pembukaan Hotel Indonesia (5/8/1962) (Foto: HI)

BataraNews.com- 

Isi Perjanjian BOT PT HIN dan PT CKBI

….Seperti dilansir law-justice.co, PT CKBI/PT GI berhasil menyingkirkan sejumlah calon mitra strategis lainnya, setelah mereka menyatakan sanggup memenuhi persyaratan nilai investasi minimum sebesar Rp 1,262 triliun. Meski kemudian menurut pengakuan PT GI, biaya pembangunan yang dikeluarkan jauh lebih besar dari nilai investasi yang tercantum dalam kontrak (Rp1,262 triliun). Besarnya melonjak 4,5 kali lipat menjadi Rp5,5 triliun.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, kerjasama HIN – GI adalah kerjasama Bangun, Guna, Serah (BOT). PT HIN selaku pemilik lahan memberikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada GI. Perjanjian ini bukan sistem sewa yang mengenal skema bagi hasil. Dalam kontrak BOT dinyatakan bahwa seluruh keuntungan selama masa pengelolaan adalah hak PT GI.

Berdasarkan bunyi pasal 9.9 perjanjian tersebut, pendapatan pengelolaan tanah, gedung dan fasilitas penunjang adalah hak GI seluruhnya. Oleh karenanya GI tidak diwajibkan untuk menyerahkan laporan pendapatan maupun laba rugi dari pengoperasian obyek gedung dan fasilitas penunjang kepada HIN. Apalagi, BOT mensyaratkan, seluruh keuntungan dari pengelolaan aset yang dibangun adalah hak dari PT GI, bukan PT HIN.

Sebagai penerima hak BOT, GI juga berhak mendirikan dan mengoperasikan gedung dan fasilitas penunjang secara komersial. Di akhir masa BOT, seluruh bangunan dan fasilitas penunjang yang sudah dibangunnya wajib diserahkan kembali kepada HIN. Bahkan saat dikembalikan, semua bangunan yang ada harus di-appraisal, apakah layak atau tidak bangunan yang diserahkan tersebut.

Untuk melaksanakan perjanjian ini, PT CKBI kemudian menunjuk PT GI sebagai pelaksana kerja sama. Jangka waku kerja sama selama 30 tahun yang dimulai sejak diterbitkan Hak Guna Bangunan atas nama GI. Sedangkan kepemilikan lahan beserta bangunan yang nanti dibangun tetap milik negara. Kerja sama ini juga mencantumkan Hak Opsi Perpanjangan selama 20 tahun.

Karena ini adalah kerjasama BOT, maka GI wajib membayar kompensasi tahunan kepada PT HIN. Nilai kompensasi seperti tertera dalam kontrak BOT adalah sebagai berikut:

  • Tahun 2004 – 2012 sebesar Rp 10 miliar per tahun
  • Tahun 2013 – 2017 sebesar Rp 11 miliar per tahun
  • Tahun 2018 – 2022 sebesar Rp 12 miliar per tahun
  • Tahun 2023 – 2027 sebesar Rp 13 miliar per tahun
  • Tahun 2028 – 2032 sebesar Rp 14 miliar per tahun
  • Tahun 2033- 2035 sebesar Rp 15 miliar per tahun

Selain itu PT GI wajib menyediakan kantor bagi PT HIN, yang sesuai kontrak luasnya adalah 1.000 m2. Kantor tersebut berada dalam gedung dan fasilitas penunjang, tanpa dikenakan biaya sewa. Dalam hal penyediaan kantor masih dalam tahap konstruksi, maka PT GI wajib menyediakan kantor sementara untuk PT HIN berkegiatan. Kala itu biaya yang dikeluarkan PT GI untuk membayar sewa kantor sementara termasuk renovasi yang diperlukan, mencapai Rp 6,1 miliar.

Kontrak BOT juga mengatur klausul soal dana penyelesaian tenaga kerja di lingkungan PT HIN. Dalam kontrak disebut PT GI menyediakan dana sebesar maksimum Rp 33 miliar sebagai bentuk penyelesaian pendanaan ketenagakerjaan atas karyawan HIN.

Soal opsi perpanjangan kontrak juga diatur dalam perjanjian BOT. Isinya menegaskan jika GI ingin memperpanjang kontrak maka hal itu harus disampaikan kepada HIN. Permintaan pihak GI harus dibalas PT HIN selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal pemberitahuan.

Jika HIN menyetujui hak opsi perpanjangan yang ditawarkan, maka GI wajib membayar kompensasi sebesar Rp 400 miliar atau 25% dari Nilai Jual Objek Pajak lahan yang berlaku pada saat hak opsi diajukan, tergantung mana yang lebih besar.

Klausul lain yang sempat diributkan adalah pasal yang terkait dengan gedung dan fasilitas penunjang. Dalam perjanjian kontrak BOT pasal 1.2 (hal, 7) dinyatakan bahwa “Gedung dan fasilitas penunjang adalah bangunan-bangunan dan segala fasilitas pendukung yang wajib dibangun dan/atau direnovasi penerima hak BOT di atas tanah, yaitu, antara lain, pusat perbelanjaan, hotel, dan bangunan-bangunan lainnya, berikut fasilitas parkir serta Ffasilitas penunjang lainnya.”

Selain itu ada juga pasal tentang hak pengagunan sertifikat kepada pihak ketiga. Dalam pasal 9.5 perjanjian BOT dinyatakan: “ntuk menghindari keraguan, penerima Hak BOT berhak untuk menjaminkan hak atas tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat HGB di atas HPL maupun HMASRS berikut Gedung dan Fasilitas Penunjang yang terdaftar atas nama Penerima Hak BOT untuk mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga …”

Pasal itu jelas menyebut yang dapat dijaminkan hanya HGB atas nama GI. Sedangkan sertifikat HPL tanah atas nama PT HIN seharusnya tidak pernah dijaminkan, karena dipegang oleh HIN.

Sejumlah Kejanggalan

Perjanjian kerjasama antara PT HIN dengan PT CKBI/ PT GI menyisakan sejumlah kejanggalan. Beberapa klausul yang ada dalam perjanjian model BOT tersebut dinilai berat sebelah dan hanya menguntungkan pihak swasta. Berikut ini faktanya:

Pertama, terkait opsi perpanjangan kontrak. Dalam kontrak BOT dinyatakan bahwa PT GI bisa melaksanakan Hak Opsi untuk memperpanjang jangka waktu kerjasama selama 20 tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian BOT.

Awalnya, kontrak BOT akan berakhir pada 12 Oktober 2035. Namun, baru enam tahun berjalan, tepatnya pada 2010 lalu, muncul kesepakatan baru yang menyatakan perjanjian BOT diperpanjang hingga 20 tahun dan akan berakhir pada 12 Oktober 2055.

Memang hal ini tidak menyalahi kontrak. Dalam pasal 7.1.1 dinyatakan bahwa Hak Opsi Perpanjangan dapat dilaksanakan sejak tanggal efektif tetapi tidak boleh lebih lambat dari 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu 30 tahun HGB atas HPL. Artinya, opsi perpanjangan memang bisa dilakukan sewaktu-waktu.

Namun yang menarik adalah permohonan perpanjangan ini justru diajukan oleh PT HIN kepada PT GI melalui surat No. 1103/DIRUT/HIN/11/2010 tanggal 15 November 2010. Meski sebenarnya yang mempunyai hak perpanjangan adalah PT GI. Alasannya karena PT HIN membutuhkan dana untuk merenovasi Hotel Inna Putri Bali dan Inna Muara Padang yang rusak akibat gempa.

Renovasi dua hotel ini membutuhkan biaya kurang lebih Rp 1,1 triliun. Dana dari GI kemudian cair sebesar Rp 400 milyar. Kekurangan sebesar Rp 671 miliar ditutupi pihak HIN dengan mengajukan pinjaman ke sebuah bank BUMN.

Dalam kontrak memang disebutkan jika hak opsi perpanjangan disetujui maka GI wajib membayar kompensasi sebesar Rp 400 miliar ATAU 25% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan yang berlaku pada saat hak opsi diajukan, tergantung mana yang lebih besar.

Baru kemudian, pihak HIN menuding kompensasi tersebut tidak fairbahkan merugikan. Perpanjangan kerjasama lebih awal mengakibatkan negara mengalami kerugian hingga Rp 1,29 triliun. Kerugian tersebut dihitung berdasarkan selisih 25% dari NJOP tanah dan bangunan pada tahun 2014 dengan Rp 400 miliar yang dibayar oleh GI pada tahun 2010.

Menurut Jaksa Agung, M Prasetyo yang merujuk pada laporan BPK, hitung-hitungannya seharusnya mencapai Rp 1,6 triliun. Dia pun mengatakan tidak mustahil untuk membuat addendum perjanjian jika disara merugikan.

“Yang negara jangan sampai dirugikan,” katanya di hadapan para anggota dewan saat Rapat Kerja dengan Komisi III pada 21 April 2016 silam.

Meski demikian sejumlah kalangan menilai tidak tepat membandingkan nilai transaksi di tahun 2010 dengan nilai tahun 2014. Lapigula yang mengajukan opsi perpanjangan adalah pihak HIN dan sudah sesuai dengan BOT. Mengapa kemudian baru diributkan? Adakah kesepakatan “terselubung” antara pejabat negara di HIN dengan GI?

Bau konspirasi dalam perjanjian ini juga tercium dengan adanya kesepakatan nilai kompensasi untuk PT HIN yang bersifat flat setiap tahun, sejak perjanjian diteken.  Rata rata peningkatan nilai kompensasi hanya berkisar antara Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar rupiah setiap tahun setidaknya hingga 2019 ini.

Dengan perhitungan kompensasi seperti ini, jelas PT HIN tidak mendapatkan keuntungan yang seimbang. Nilai kompensasi semestinya bisa jauh lebih besar. Jadi terlihat disini kontrak tersebut hanya menguntungkan pihak GI.(Fahad Hasan&DBS)