BataraNews.com- Seperti dilansir lawa-justice.co, kerja sama Build, Operate & Transfer (BOT) antara Badan Usama Milik Negara (BUMN) PT Hotel Indonesia Natour (HIN) dengan PT Cipta Karya Bumi Indah (CKBI) yang dimiliki taipan Djarum Grup dan PT Grand Indonesia (GI) sempat ramai dipersoalkan, kerena dianggap merugikan negara. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor 02/Auditama VII/01/2016 yang dikeluarkan pada 14 Januari 2016, mengamini tudingan itu. Menurut BPK, PT HIN berpotensi menderita kerugian minimal Rp 1,2 triliun, menyusul perpanjangan BOT selama 20 tahun pada 2010.

Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam kontrak yang baru akan berakhir pada 2054 itu. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman kepada Law-justice.co mengatakan penunjukan anak usaha Group Djarum PT CKBI sebagai mitra strategis PT HIN, patut dipertanyakan. “Saya yakin dugaan penyimpangan itu ada karena beauty contest-nya dulu bagaimana, tiba-tiba HIN kerjasama dengan PT CKBI itu.” Menurutnya, negara menderita kerugian karena sejak awal penentuan harga kerjasama berbentuk BOT itu terlalu murah.

Lebih jauh salah seorang pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW) Andi Sahrandi saat ditemui reporter Law-justice.coWinna Wijaya di rumahnya, mengatakan semua ini (Kerjasama BOT Grand Indonesia. Red) adalah bentuk perampokan aset negara. “Ini penipuan. Itu (Hotel Indonesia) buah tangan kebanggaan bangsa, Soekarno yang bikin. Sekarang diserahkan ke swasta, ‘50 tahun lagi saya pulangin’. Gak masuk akal… Menara BCA dalam perjanjiannya gak ada tapi dibikin ada.”

Belum lagi menurut dia soal perpanjangan kontrak yang dilakukan sebelum kontrak berakhir. Dia berpendapat ketidakberesan ini bukan melulu kesalahan pihak swasta. Pejabat yang terlibat menangangi perjanjian ini pun patut dipertanyakan.

Sebenarnya tidak ada yang salah ketika pemerintah memutuskan untuk mengundang swasta merevitalisasi sekaligus mengembangkan lahan seluas 6,15 hektar di kawasan paling strategis di Jakarta tersebut. Yang penting perikatan perjanjian dengan pihak swasta jangan sampai merugikan negara. Manajemen PT HIN kala itu tengah menghadapi kesulitan finansial. Selama lebih dari 30 tahun, Hotel Indonesia belum pernah direnovasi.

Biaya maintenance yang tinggi pun sulit ter-cover karena sumber dana internal terbatas. Apalagi saat itu tidak ada penambahan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). Upaya perusahaan untuk melakukan penggalangan dana lewat IPO (Initial Public Offering) maupun penerbitan oblikasi belum dapat terlaksana karena perusahaan dianggap belum layak. 

Itulah sebenarnya dasar keputusan pemerintah untuk membuat perjanjian BOT dengan pihak swasta. Pada Februari 2003, lewat media massa termasuk di Harian Bisnis Indonesia, the Jakarta Post, dan Sinar Harapan, pemerintah mengumumkan rencana pengembangan kawasan Hotel Indonesia.

Saat itu ada sekitar 52 calon mitra strategis yang diundang, tapi hanya 8 yang berminat dan kemudian mengerucut hanya tinggal 4 yang mengajukan penawaran. Dari 4 calon investor, PT CKBI/PT GI menjadi penawar tertinggi dengan nilai Rp 1,26 Triliun. 

Negosiasi berjalan setahun lebih sampai akhirnya pada 13 Mei 2004 disepakati adanya perjanjian kerjasama antara PT HIN dan PT CKBI/PT GI. Kerjasama ini berbentuk Build Operate Transfer (BOT). Pada 2004 itu pula diterbitkanlah persetujuan dari Menteri BUMN (saat itu) Laksamana Sukardi melalui Surat Nomor. S-247/MBU/2004 tanggal 11 Mei 2004 beserta lampirannya, perihal Persetujuan Perjanjian Kerjasama antara PT HIN dan CKBI. Surat persetujuan inilah yang menjadi dasar bagi perjanjian BOT.

Lalu, apa yang dimaksud dengan perjanjian model BOT? Apa isi Perjanjian BOT antara PT HIN dan PT CKBI/GI? Dimana letak kejanggalannya? Apakah perjanjian itu berpotensi menyebabkan kerugian Negara? Bagaimana konsekuensi adanya pejabat negara yang telah menyalahi jabatan / wewenangnya karena diduga bersekongkol dengan pihak swasta?

Perjanjian Model BOT

BOT singkatan dari Build, Operate and Transfer yang secara harfiah diartikan bangun, guna dan serah. Ini adalah bentuk hubungan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam rangka pembangunan proyek infrastruktur.

Pengertian BOT pun diatur dalam Keputusan Mentri Keuangan Nomor 248/KMK.04/1995 Jo SE – 38/PJ.4/1995. Isinya sebagai berikut:

  • Bentuk perjanjian kerjasama antara pemegang hak atas tanah dengan investor,
  • Pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian,
  • Setelah masa perjanjian berakhir, investor mengalihkan kepemilikan atas bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah.
  • Bangunan yang didirikan investor dapat berupa gedung perkantoran, apartemen, pusat perbelanjaan, rumah toko, hotel, dan/atau bangunan lainnya.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (12) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara-Daerah, BOT adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Secara sederhana pengertian BOT adalah perjanjian antara pemerintah dan swasta untuk sebuah proyek. Pemerintah dalam hal ini menyediakan lahan yang akan digunakan swasta untuk membangun proyek.

Izin membangun, mengoperasikan dan mengelola fasilitas dalam jangka waktu tertentu diberikan pemerintah kepada swasta. Pada akhirnya melewati jangka waktu tertentu proyek atau fasilitas tersebut akan menjadi milik pemerintah selaku milik proyek.( Lanjut). (Fahad Hasan&DBS)