Ada Jejak Mantan Jaksa Agung di Tanah Sengketa Central Park(II)

Spread the love

BataraNews.com-

Respons Kejagung

Atas kejanggalan tersebut, John Waliry pernah mengadukan kasus ini kepada bagian pengawasan Kejagung. Pada November 2006, John bertemu Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Togar Hoetabarat dan melaporkan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Soewandi serta beberapa penyidik di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat. John menilai, para penyidik telah melakukan kesalahan prosedur dalam menangani perkara Lee Darmawan, kliennya.

Dalam persidangan barulah terungkap telah terjadi pemalsuan surat bahkan pemberian keterangan palsu. “Mungkin jaksa ini menyuruh Haii Madrawi, dulu centengnya Lee, tukang pukulnya Lee, untuk memberi keterangan palsu yang seolah-olah Lee Darmawan memberi kuasa.”

John sempat meminta Madrawi menunjukkan surat kuasa yang ditandatangani Lee yang menyatakan bersedia menjual tanah tersebut. Madrawi telah memalsu tandatangan Lee. Dia juga yang membuat sendiri denah tanah. “Jadi bukan dari BPN atau kelurahan.”

John menduga kuat ada kongkalikong antara Leo, pemegang kuasa ahli waris, dengan Jaksa Soweandi yang merupakan orang kepercayaan Hendarman Supanji. Soewandi adalah Direktur penyidikan di Kejaksaan pada Jampidsus, Jampidsusnya pada waktu itu dijabat Hendarman Supandji.

“Saya satu leting sama dia (Hendarman Supandji), dia dekat sama SBY, dia kemudian jadi jaksa Agung.”

Sayang, perkara ini tidak berlanjut jauh. Ketika ditanya tindak lanjut pelaporannya, John mengaku tidak mengetahui karena pihak kejaksaan tidak pernah memberikan laporan hasil penyelidikan. Bahkan hakim yang menangangi perkara ini, Ali Mari, hanya disanksi pindah ke Manado.

“Sebab, apa yang saya minta dan kemukakan dalam persidanagn, tidak dia tanggapi. Dia anggap angin lalu saja. Masak menjadi hakim nggak ngerti, dan dia putus Lee penjara 7 tahun.”

Kejaksaan menuduh Lee telah menjual tanah yang merupakan barang bukti sitaan dalam kasus korupsi Bank Perkembangan Asia (BPA). Pada 6 Januari 2006 Soewandi telah melaporkan terjadinya penjualan tanah rampasan barang bukti perkara penggelapan lahan sitaan Bank Perkembangan Asia (BPA) oleh Lee Darmawan. Padahal, menurut John, kliennya sama sekali tidak pernah menjual lahan yang menjadi barang bukti kasus tersebut.

Kala itu, Hendarman Supandji yang menjabat sebagai Jampidsus membela anak buahnya. Dia menyangkal tuduhan pemindahtanganan aset Lee Darmawan. Yang terjadi menurut Hendarman adalah pengembalian aset kepada yang berhak, karena hasil penyelidikan ternyata tanah yang bersangkutan tidak memiliki hubungan dengan perkara Lee Darmawan.

“Saya sudah tanya kepada yang bersangkutan (Soewandi). Kalau saya lihat dari laporan sepihak, tidak ada penyimpangan,” kata Hendarman, dilansir dari Detik, Oktober 2006.

Perkara aset-aset milik Lee Darmawan sempat kembali muncul pada 2015 lalu. Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung kala itu melakukan pemblokiran beberapa aset miliki Lee, yang kemudian menuai polemik di interna Gedung Bundar.

Plt Jamwas Jasman Pandjaitan membenarkan bahwa saat itu ada penyelidikan menyuluruh terhadap anggota PPA terkait dengan pembekuan aset Lee Darmawan dan beberapa terpidana kasus BLBI lainnya.

Kuasa hukum Chuck Suryosumpeno (mantan ketua PPA) Haris Azhar mengatakan, saat itu PPA tengah gencar-gencarnya memulihkan aset para terpidana BLBI untuk memberikan pemasukan kepada negara.

Sampai saat ini, hasil tentang pemeriksaan tersebut belum pernah dipublikasikan oleh kejaksaan. Jasman Pandjaitan pun mengaku tidak mengetahui detail tentang hasil pemeriksaan tersebut, termasuk aset-aset mana saja yang diblokir oleh PPA.

“Saya tidak tahu. Saya dulu cuma pelaksana tugas. Dulu itu kan yang memeriksa adalah tim. Coba tanya langsung kepada Jamwas yang menjabat saat ini. Mereka pasti masih simpan data-datanya,” kata Jasman saat dikonfirmasi oleh Law-justice.co.

Jamwas Kejaksaan Agung Muhammad Yusni pun enggan merespon tentang pemeriksaan tim PPA. Ia mengaku tidak mengetahui perihal pemeriksaan tersebut. “Kan itu 2015, saya baru menjabat 2019. Enggak tahu. Perlu cek-cek dulu,” kata Yusni kepada Law-justice.co.

Jadi masih banyak yang mungkin tersembunyi dalam kasus ini. Sementara itu Agung Podomoro Group melalui anak perusahaan PT Tiara Metropolitan Jaya terus mengembangkan kawasan itu menjadi proyek master piece, Podomoro City.

Akankah pihak lain kembali menggugat hak kepemilikan tanah tersebut? Bisa saja. Apalagi jika PT Madona bisa menunjukkan dokumen yang lebih kuat atas hak kepemilikan tanah disitu. Yang pasti, pihak Agung Podomoro pun tidak tinggal diam. Mereka kemungkinan besar sudah mengurus sertifikat ke BPN.

“Pertanyaannya adalah apa dasarnya dia (Agung Podomoro) bikin sertifikat, sementara asal mulanya itu girik. Girik kalau masih ada tanda tangan Pak Syarif Hidayat (dirut PT Madona), atau di PT Madona, itu bisa dipertanyakan. Apa dasar bikin sertifikat,” Kata John Waliry.

Sebenanrya pihak kejaksaan bisa membantu membongkar carut marut sengkata tanah ini. Tapi masalahnya di sengketa tanah ini jaksanya justru ikut bermain.(Fahad Hasan&DBS)