Spread the love

BataraNews.com- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan aset/barang milik negara (BMN) tahun anggaran 2017 dan semester I tahun anggaran 2018 pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pemeriksaan yang berlangsung selama 50 hari tersebut menemukan permasalahan ketidakpatuhan pada beberapa hal berikut:

  • Pemanfaatan bangunan gedung belum sesuai dengan ketentuan;
  • Proses penghapusan BMN belum tertib;
  • Penyajian sisa luas bidang tanah DPR setelah ditetapkan menjadi Rumah Negara golongan III hasil konfirmasi Kementerian PU PERA berbeda dengan yang tercatat aplikasi SIMAK BMN;
  • Penatausahaan aset tetap peralatan dan mesin belum tertib; dan
  • Penataan aset tetap gedung dan bangunan belum tertib.

Terkait dengan pemanfaatan gedung belum sesuai dengan ketentuan, BPK menemukan kondisi penempatan rumah jabatan anggota DPR periode 2014-2019 belum didukung dengan Surat Izin Penghunian (SIP).

Menurut BPK, rumah negara dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan penghunian dapat diberikan kepada pejabat atau pegawai negeri. Untuk dapat menghuni rumah negara, pejabat atau pegawai negeri  harus memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang diberikan pejabat berwenang pada instansi yang bersangkutan. Rumah negara bagi anggota DPR berlokasi di dua tempat, yaitu Rumah Jabatan Anggota (RJA) Kalibata dan Ulujami.

Berdasarkan konfirmasi BPK dengan kepala Subbagian Pengelolaan RJA Kalibata dan Ulujami, Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan, Biro Pengelolaan BMN diperoleh informasi bahwa penetapan dan penunjukkan penghunian RJA dilaksanakan melalui mekanisme rapat konsultasi pimpinan dewan dan pimpinan fraksi.

Sekjen DPR tidak menerbitkan SIP bagi pejabat yang menempati rumah negara dalam hal RJA Kalibata dan Ulujami. Bentuk penunjukan penghunian hanya berupa daftar pemberitahuan yang diberikan oleh fraksi yang memuat nama anggota dewan, status penghunian dan nomor rumah di kompleks RJA Kalibata dan Ulujami. Daftar tersebut tidak disertai dengan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Ketika BPK memeriksa fisik di lapangan, ternyata ditemukan fakta bahwa terdapat 244 rumah negara yang  dihuni oleh bukan anggota DPR sebagaimana disebutkan dalam daftar hunian. Tentu saja, kondisi tersebut tidak sesuai dengan peruntukan rumah negara tersebut, yaitu dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu, dalam hal ini anggota DPR.

Kepala Subbagian Pengelolaan RJA Ulujami menjelaskan bahwa sampai saat pemeriksaan dilakukan oleh BPK, belum ada prosedur yang ditetapkan secara formal terkait peminjaman atau pengalihan penggunaan RJA yang dihuni oleh bukan anggota DPR.

Tentu saja, publik mengharapkan kondisi tersebut tidak terulang lagi pada periode 2019-2024, semoga para anggota dewab betah menempati rumah yang sudah disediakan dan difasilitasi oleh negara tersebut. Dan, berharap juga Sekjen DPR segera membuat aturan formal terkait peminjaman atau pengalihan rumah hunian.(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)