Spread the love

BataraNews.com- Diketahui,berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan PPATK terdapat temuan pemborosan anggaran senilai Rp160 juta. Oleh karena perencanaan tidak didukung dengan database pihak pelapor dan proses konfirmasi kehadiran yang belum memadai, pelaksanaan Bimbingan teknis Pihak Pelapor memboroskan keuangan negara dari belanja barang sebesar Rp160.113.000,00. Bahwa pemborosan belanja sewa laptop sebesar Rp72.145.000,00 atau 39% dari realisasi sebesar Rp185.000.000,00.

Selain itu, dari pemeriksaan Berita Acara Serah Terima (BAST) masing- 
masing kegiatan Bimbingan teknis diketahui bahwa seluruh laptop telah dikirim oleh penyedia, namun hasil penelusuran lebih lanjut pada laporan pelaksanaan tersebut diketahui bahwa laptop yang telah disediakan belum seluruhnya dimanfaatkan secara efisien. Dalam melakukan proses pengadaaan sewa laptop dan paket meeting merupakan tanggung jawab PPK bukan Direktorat Pelaporan.

Demikian pula dalam melakukan penyesuaian atas pengadaan tersebut khususnya berkoordinasi dengan penyedia. Direktorat Pelaporan tidak memberikan informasi yang memadai sehingga PPK tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya. Apabila pre test dan post test bagi peserta tidak terkait dengan penyediaan laptop, maka perlu dikaji ulang jumlah laptop yang disewa, apakah sejumlah peserta atau sejumlah perusahaan yang diundang.

Mengenai hal tersebut, PPATK memberikan tanggapan penyediaan laptop dalam pelaksanaan Bimtek ditujukan untuk proses registrasi dan cara melakukan pelaporan secara elektronis, sehingga jumlah penyediaan laptop disesuaikan dengan jumlah target peserta Bimtek.

Adapun jasa sewa laptop diajukan di awal tahun dalam rangka mendukung pelaksanaan Bimtek yang sudah direncanakan selama satu tahun anggaran dan disesuaikan dengan target peserta yang ada (7 kegiatan x 100 laptop) sehingga tidak mungkin untuk disesuaikan pada saat menjelang pelaksanaan bimtek (H-1). Padahal untuk kepastian kehadiran peserta berdasarkan konfirmasi dilakukansampai dengan H-1.

Demikian pula dengan booking dan tanda tangan konfirmasi hotel harus dilakukan beberapa minggu sebelum kegiatan, sehingga tidak bisa dilakukan penyesuaian menjelang pelaksanaan bimtek (H-l). Adanya perubahan jumlah peserta, pembatalan atau perubahan waktu pelaksanaan yang disesuaikan dengan jumlah kehadiran berdasarkan konfirmasi akan berdampak kepada ketersediaan ruangan hotel dan ketidakpastian. Selain itu,Pre-test dan post test tidak terkait dengan penyediaan laptop.

Namun, BPK berpendapat atas pemborosan belanja barang sebesar Rp160.113.000,00. Dalam melakukan proses pengadaaan sewa laptop dan paket meeting merupakan tanggung jawab PPK bukan Direktorat Pelaporan. Demikian pula dalam melakukan penyesuaian atas pengadaan tersebut khususnya berkoordinasi dengan penyedia. Direktorat Pelaporan tidak memberikan informasi yang memadai sehingga PPK tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya.

Apabila pre test dan post test bagi peserta tidak terkait dengan penyediaan laptop, maka perlu dikaji ulang jumlah laptop yang disewa, apakah sejumlah peserta atau sejumlah perusahaan yang diundang.(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)