Spread the love

BataraNews.com- Isu Partai Gerindra meminta 3 pos menteri di kabinetJoko Widodo-Ma’ruf Amin rupanya bukan isapan jempol. Waketum Gerindra Arief Poyuono mengakui hal tersebut.

“Ya sepertinya kita memang akan minta 3 posisi kementerian di pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, tapi semua itu bergantung dengan Presiden Joko Widodo yang punya hak menyusun kabinet,” ungkap Poyuono kepada wartawan, Jumat (4/10/).

Ada tiga nama yang kabarnya disodorkan Ketum Gerindra Prabowo Subianto untuk masuk ke Kabinet Kerja jilid II, yaitu Waketum Gerindra Edhy Prabowo, Waketum Gerindra Fadli Zon, dan Sandiaga Uno, yang segera kembali ke partai berlambang kepala burung Garuda itu. Poyuono menegaskan ketiganya punya kapabilitas dan kompetensi di bidangnya masing-masing.

“Sandiaga, Fadli, dan Edhy Prabowo mereka semua tokoh Gerindra yang kompeten dan cerdas kok untuk bisa membantu pemerintahan Pak Joko Widodo, yang ke depan punya tantangan dan ancaman problem besar dengan ekonomi kalau melihat situasi global dan prediksi bank dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya akan tumbuh di bawah lima persen,” tuturnya.

“Dan tentu saja mereka bertiga akan dapat membantu pemerintahan Joko Widodo nantinya,” lanjut Poyuono.


Meski begitu, Poyuono menyebut Gerindra menyadari Jokowi harus membicarakan terlebih dahulu dengan partai-partai koalisi pendukungnya. Hanya saja, Gerindra merasa bargaining tiga menteri wajar dilakukan mengingat posisinya sebagai tiga besar pemenang pemilu.

“Wajar kita minta tiga posisi karena Gerindra kan partai tiga besar di parlemen. Tapi sekali lagi semua itu saya rasa Pak Joko Widodo juga harus membicarakan dengan Parpol yang mengusungnya, tidak hanya dengan PDI Perjuangan ya, karena shareholder-nya Joko Widodo-Ma’ruf Amin di luar PDI Perjuangan, kalau digabung jauh lebih besar,” sebut Poyuono.

Dia lalu berbicara soal loyalitas partai-partai pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Poyuono mengingatkan soal kabinet Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di periode keduanya, yang juga ada masalah dengan partai koalisinya.

“Belajar dari periode kedua SBY, parpol yang berkoalisi di pemerintahan hanya akan loyal di tahun pertama saja, tidak akan sampai 5 tahun. Apalagi jika Joko Widodo gagal menghindar dari terpaan krisis ekonomi dan banyak buat program yang tidak pro-rakyat pasti ditinggal mereka, apalagi biasanya mereka sudah siap siap untuk Pemilu 2024,” ucap dia.(Fahad Hasan&DBS)