BataraNews.com- PT Hotel Indonesia Natour (Persero) atau selanjutnya disebut PT HIN, merupakan penggabungan dua BUMN yang memiliki bisnis utama di bidang pariwisata khususnya hotel dan restoran, yaitu PT Hotel Indonesia Internasional (Persero) dan PT Natour Hotel & Tourism.

Penggabungan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor 89 tahun 1999 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan PT Natour ke dalam Perusahaan Perseroan PT Hotel Indonesia Internasional.

Operasional PT HIN efektif berlaku sejak RUPS Luar Biasa menyepakati rancangan penggabungan dua perusahaan tersebut, dan mengukuhkannya dalam Akta Nomor 16 mengenai Penggabungan, dan Akta Nomor 17 mengenai Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Notaris Betsail Untajana tanggal 30 Januari 2001.

Akta Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor C-2642HT.01.04-TH.2001 tanggal 19 Maret 2001, serta diumumkan dalam Berita Negara Nomor 56 tanggal 13 Juli 2001 Tambahan Nomor 4521.

Tahun 2016 dan 2017, PT HIN  mencatat Beban Telepon, Internet dan Telex atau selanjutnya disebut Beban Telekomunikasi, dalam akun 510171 masing-masing sebesar Rp582.441.489,00, dan Rp678.800.014,00. Diantara Beban Telekomunikasi tersebut terdapat Beban Telepon untuk Dewan Komisaris masing-masing sebesar Rp74.925.000,00 dan Rp76.948.816,00 atau 12,86%, dan 11,34% dari jumlah Beban Telekomunikasi.

Beban dimaksud dibayar setiap bulan dengan jumlah tetap sebesar Rp6.243.750,00, Rp6.660.000,00 dan Rp6.186.316,00 kepada 4 orang pejabat Komisaris. Dasar pembayaran adalah Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-07/MBU/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara tanggal 27 Desember 2010, sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 perihal biaya komunikasi bagi anggota Dewan komisaris dan Dewan Pengawas paling banyak 5% dari honorarium masing-masing bersangkutan.

Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening masing-masing pejabat Komisaris, bersama dengan pembayaran gaji. Pengeluaran beban ini, tidak memerlukan bukti pertanggungjawaban, karena merupakan tunjangan komunikasi yang dicatat dalam beban Telepon, Internet dan Telex.

Hasil reviu selanjutnya atas peraturan Menteri BUMN mengenai Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, diketahui bahwa peraturan yang menjadi dasar pembayaran Beban Telepon Dewan Komisaris dimaksud, sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Semestinya, peraturan yang dipakai adalah  Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/06/2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dean Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Selain perubahan atas peraturan tersebut, terdapat Surat Edaran Kementerian BUMN yang ditujukan kepada Direksi PT HIN yaitu:

  • Nomor S-85/D2.MBU/6/2016 tanggal 26 Juni 2016 tentang penetapan Gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas untuk tahun 2016 serta tantiem atas kinerja tahun buku 2015; dan
  • Kedua,Nomor S-39/D2.MBU/6/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang penetapan Gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas untuk tahun 2017 serta tantiem atas kinerja tahun buku 2016, yang menyebutkan bahwa, pemberian Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas Dewan Komisaris mengacu kepada PER-04/MBU/2014, yaitu Tunjangan Hari Raya, Asuransi Purna Jabatan, dan Tunjangan Transportasi, serta Fasilitas Kesehatan, dan Bantuan Hukum.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pembayaran beban telepon untuk Dewan Komisaris dalam jumlah tetap setiap bulan, tidak sesuai ketentuan.(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)