PAHAM Tuntut RUU P-KS Dicabut dalam Program Legislasi Nasional

Spread the love

BataraNews.com – Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang DKI Jakarta, dengan ini menuntut kepada DPR RI melalui Komisi VIII DPR RI untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS), juga menuntut agar RUU PKS tersebut dicabut dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal tersebut disampaikan pada tanggal 26 September ini.

Adapun dasar permohonan penghentian pembahasan RUU PKS didasari pada pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

1.   Bahwa RUU PKS memiliki ideologi dan paradigma liberalisme dalam memandang hubungan seksual sebagaimana analisa pemikiran dalam Naskah Akademik RUU PKS. Muatan pemikiran yang terkandung dalam Naskah Akademik RUU PKS bertentangan dengan ideologi Pancasila dan agama-agama di Indonesia. Namun, banyak masih ada kelompok masyarakat yang belum memahami kandungan pemikiran yang keliru tersebut.

2.   Bahwa kandungan Naskah Akademik RUU PKS sebagaimana angka 1 di atas, yang kemudian disusun dalam Rancangan Undang-Undang, memiliki banyak pertentangan dengan Undang-Undang lainnya yang telah ada dan sebagian besar telah diatur dalam UU lainnya; KUHAP, UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Perlindungan Saksi dan Korban. Maka, substansi konten pasal-pasal dalam RUU PKS telah diatur dalam UU yang telah ada, apabila RUU PKS tetap dibahas, maka terjadi disharmoni antar UU, sehingga dalam prakteknya (penegakkan hukum) akan saling bertentangan dan melahirkan kekacauan hukum.

3.   Bahwa sejak dipublikasikannya Naskah Akademik dan RUU PKS pada tahun 2016, hingga saat ini menuai banyak kecaman, penolakan, dan konflik laten di antara masyarakat. Sejatinya RUU PKS akan melahirkan disintegrasi bangsa apabila tetap dilanjutkan pembahasan terlebih lagi jika disahkan.

4.   Bahwa RUU PKS yang masih memiliki penolakan kuat di masyarakat, tidak layak untuk dibahas dan disahkan, terlebih lagi pembahasan dilakukan di akhir masa periode DPR RI 2014-2019. Bahwa untuk membahas suatu RUU diperlukan kejernihan untuk menimbang dan memperhatikan dinamika dan permasalahan yang sebenarnya terjadi di masyarakat, karena itu RUU PKS tidak perlu diprioritaskan untuk dibahas di akhir masa periode DPR RI 2014-2019. RUU yang baik adalah yang mendapatkan persetujuan dan dukungan penuh (konsensus) dari seluruh lapisan masyarakat, bukan yang masih memiliki penolakan kuat.

5.   Bahwa masalah kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, bukanlah terletak pada kekosongan hukum, melainkan lemahnya penegakkan hukum dalam menindak pelaku kejahatan dan atau kekerasan seksual. 

6.   Bahwa persoalan kejahatan dan atau kekerasan seksual harus tetap diselesaikan dengan Naskah Akademik dan RUU yang lebih baik, sesuai dengan ideologi Pancasila dan harmonis dengan ajaran agama-agama yang dianut di Indonesia.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana dimaksud di atas, PAHAM Jakarta menuntut kepada Pimpinan dan seluruh anggota Komisi VIII DPR RI untuk tidak membahas RUU PKS dan tidak mensahkannya, besar harapan kami juga agar RUU PKS dicabut dari Prolegnas.[azk]