Tunjangan Direksi PT KCI Melimpah, Padahal Melabrak Permen BUMN

Spread the love

BataraNews.com- Setiap hari jutaan orang se-Jabodetabek bergantung kepada kereta Commuter Line. Tidak heran, bagi sebagian orang, kereta commuter sangat berjasa dalam aktivitas mereka. Tulisan berikut mengungkap sedikit sisi tersembunyi dari PT KCI yang hanya sedikit orang yang tahu.

PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) menganggarkan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2018 sebesar Rp12.808.502.400,00 dengan realisasi sebesar Rp10.115.121.077,00 (78,97%). Besaran dan komponen realisasi penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi PT KCI mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya yaitu:

  • Nomor: PER-02/MBU/06/2016 tanggal 28 Juni 2016;
  • Nomor: PER-01/MBU/06/2017 tanggal 20 Juni 2017;
  • Nomor: PER-06/MBU/06/2018 tanggal 4 Juni 2018.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN tersebut, PT KAI (Persero) menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP.U/KP.208/XII/1/KA-2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan. Berdasarkan SK Direksi PT KAI (Persero) tersebut, Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Anak Perusahaan.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014, mengatur bahwa masing-masing Direksi dapat diberikan fasilitas kendaraan termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan dan operasional dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan, dimana spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh RUPS, bukan berupa tunjangan transportasi.

Informasi dan data yang dihimpun Tim Investigasi Tim Investigator KA menunjukkan bahwa PT KCI selain memberikan tunjangan transportasi, juga menyediakan fasilitas kendaraan operasional bagi direksi, dengan uraian sebagai berikut.

Pertama, Dalam Risalah Sirkuler Keputusan Pemegang Saham PT KCI Nomor: KP.303/VII/6/KA-2018 dan Nomor: 06/RIS-PT.KCI/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 serta dokumen pembayaran penghasilan direksi diketahui bahwa pada tahun 2018 PT KCI memberikan tunjangan transportasi kepada Direksi dengan nilai total sebesar Rp602.854.840,00.

Tunjangan transportasi untuk Direktur Utama sebesar Rp15.000.000,00/bulan dan untuk Direksi lainnya sebesar Rp13.500.000,00/bulan. Dalam risalah sirkuler pemegang saham tersebut dinyatakan bahwa pertimbangan diberikan tunjangan transportasi karena belum ada fasilitas kendaraan.

Kedua, Selain diberikan tunjangan transportasi setiap bulan, Direksi PT KCI sehari-hari menggunakan kendaraan operasional milik PT KCI yang terdiri dari:

  • Toyota Innova dengan Nomor Polisi B 1009 PIE. Peruntukkan untuk operasional Direktur Teknik;
  • Toyota Innova dengan Nomor Polisi B 1012 PIE. Peruntukkan untuk operasional Direktur Operasi dan Pemasaran;
  • Toyota Innova dengan Nomor Polisi B 1019 PIE. Peruntukkan untuk operasional Direktur Utama;
  • Toyota Innova dengan Nomor Polisi B 1024 PIE. Peruntukkan untuk operasional Direktur Keuangan dan Administrasi.

Penggunaan kendaraan operasional oleh para direksi yaitu untuk antar jemput ke kantor masing-masing direksi PT KCI dan untuk kegiatan dinas masing- masing direksi. Seluruh kendaraan operasional tersebut diparkir di kantor pusat Juanda.

PT KCI mengeluarkan biaya BBM dan perawatan kendaraan operasional tersebut. Dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan dinas direksi yaitu Toyota Innova dengan Nomor Polisi B 1012 PIE pada Juni 2018, PT KCI menyewakan 1 unit kendaraan dinas selama 4 bulan merk Innova Reborn 2.4 G A/T (diesel) dengan total sewa sebesar Rp51.040.000,00 sebagai kendaraan pengganti.

Dari sumber yang terpercaya, Tim Investigator KA mendapatkan informasi bahwa atas pembayaran tunjangan sebesar Rp602.854.840,00 tidak dapat diperhitungkan dalam laporan pertanggungjawaban PSO dan telah dikoreksi.

Redaksi BataraNews.com telah mencoba menghubung pihak PT. KCL\ namun disayangkan dari mereka tidak ada tanggapan. (Fahad Hasan&Tim Investigator KA)