BataraNews.com- Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah membangun sejumlah sarana yang baru maupun lanjutan dengan menggunakan dana APBD berjumlah triliunan rupiah. Dalam pekerjaan tersebut Pemprov Jawa Tengah melibatkan beberapa kontraktor.

Kemudian Pemprov Jawa Tengah juga telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan tersebut dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.815.678.180.450 atau 98,70 persen dari belanja modal.

Namun, dalam pelaksanaannya pembangunan tersebut tak semulus yang dibayangkan, sebab lembaga audit negara menemukan adanya masalah terkait kelebihan pembayaran kepada kontraktor sampai sebesar Rp2.082.280.955.

Lembaga audit negara juga menyalahkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai biang penyebab karena tidak optimal dalam melaksanaan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan belanja modal dan juga kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan karena dinilai tidak cermat dalam menguji tagihan dari penyedia jasa.

Hampir semua pihak terkait oleh lembaga audit negara dijadikan penyebab atas kesalahan tersebut, terutama Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang lalai dalam menyetujui dan melaksanakan pengujian pada saat serah terima pekerjaan.

Sehingga saat ini ditetapkan tersangka yaitu Ppkom atau Pejabat Pembuat Komitmen untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.082.280.955 dengan cara menyetorkan ke kas daerah.(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)