BataraNews.com- Menghadapi KARHUTLA, Presiden diiringi para petinggi negeri turun ke area kebakaran. Presiden Jkw seperti biasanya foto foto di lokasi dan disebar ke media. Tapi maaf, rakyat tidak terkesan. Bosan dengan publikasi model begini.

Toh Kebakaran terus berlangsung dan negara harus mengeluarkan uang banyak untuk mengatasinya. Rakyat menderita dan berkorban. Kami baru akan terkesan bila kedatangan Presiden mampu mengakhiri kebakaran. Bukan sekadar selfie.

Luar negeri diam diam maupun terang terangan mengeluh dan memaki pemerintah Indonesia. Mereka yakin bahwa kebakaran itu ulah pemilik lahan yang diduga dari kalangan atau kerjasama PENG-PENG. Bahkan kabarnya ada pemiliknya dari Malaysia dan Singapore. Singkatnya, pemerintah kurang berdaya menghadapi PENG PENG ini.

Dan herannya tawaran bantuan dari Malaysia dan Pemprov DKI, dua duanya terdampak kabut asap, untuk ikut mengatasi Karhutla ditolak. Apakah takut jika mafia pembakaran hutla terbongkar sampai ke luar negeri?.

Kini luar negeri semakin mendapatkan landasan atau alasan kuat utk mengembargo minyak goreng kelapa sawit. Karena itu nampaknya luar negeri akan meningkatkan tekanannya pada produk sawit.

Saya sendiri sebenarnya sedang menyari alternatif  minyak goreng selain sawit. Bila minyak goreng sawit tidak laku di dalam maupun di luar negeri, mau tidak mau  pemerintah dan pengusaha sawit akan lebih maksimal menggunakannya utk alternatif lain khususnya BBM.

Trilyunan Dana Sawit yang terkumpul  diharapkan bisa lebih transparan penggunaannya dan bermanfaat bagi Indonesia termasuk untuk ongkos pemadaman kebakaran hutan dan lahan sekarang ini. Jangan pakai dana APBN -APBD yang lagi cekak.

Itu uang rakyat. Dan sebagiannya dari utang pula. Masa rakyat yang sudah menderita malah yang harus bayar ongkos pemadamannya. Tidak adil. Jadi harus dari dana sawit yang terkumpul. Asosiasi sawit harus bertanggung jawab mengatasi kebakaran yang diduga ulah anggotanya.

Tapi boro boro pengusaha sawit mau bertanggung jawab, denda yang sudah dikenakan pada mereka sekitar Rp20Trilyun itu kabarnya baru atau hanya  dibayar Rp400Milyar. Kembali terbukti pemerintah tidak kuasa menagih lunas.

Kepolisian mengumumkan ratusan orang sudah ditetapkan sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan. Maaf, kami juga tidak terkesan meskipun ribuan yg di jadikan tersangka, selama kebakaran dari tahun ke tahun terus terjadi.

Pengumuman itu hanyalah “ritual tahunan tiap ada kebakaran”. Publik juga tahu bahwa yang ditangkap kebanyakan orang suruhan, orang bayaran. Ingat bahwa satu orang pelaku tertangkap, ribuan yang lain siap menggantikan. Maklum sedang banyak pengangguran.

Kejaksaan Agung juga mengumumkan sekian ratus TSK pembakaran hutan dan lahan akan segera diajukan ke pengadilan. Maaf, rakyat juga tidak terkesan. Karena kebakaran tetap berlangsungcccc  dari tahun ke tahun. 

Petinggi  lain minta rakyat bersabar dengan musibah yang datang dari Allah SWT. Maaf, rakyat bukan saja tidak terkesan tapi sinis. Rakyat percaya dibalik semua ini adalah kepentingan bisnis PENG PENG.

Bapak Presiden, kejadian di Papua dan Karhutla di Sumatera dan Kalimantan ini akan menurunkan rating Indonesia untuk tujuan investasi.

Dan kalau mau jujur, juga menurunkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi bila BPS mau dan berani jujur menghitung kerugian alam dan lingkungan yang diakibatkan kebakaran dan perusakan alam lainnya, mungkin pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggal setengahnya.

Pak Presiden, modus yang digunakan oleh pemilik lahan perkebunan ini sebenarnya SERUPA DAN SEBANGUN dengan praktek BLBI. Mereka, pelaku BLBI, membakar industri perbankan dan memperoleh keuntungan besar dari uang BLBI. Pemerintah memadamkan Krismon dengan dana APBN.

Pelakunya ketawa ketiwi karena tidak terjamah hukum. Yang dihukum hanya  kroco kroco sebagai simbol dan tumbal kecil. Sekedar konsumsi politik untuk publik. Tak beda banyak dengan KARHUTLA. Jangan jangan aktor intelektualnya, paling tidak sebagiannya, masih yang itu itu juga.

Hukum lumpuh dan takut menghadapi mereka yang berkekuatan finansial kuat yang pelan pelan telah berubah menjadi kekuatan politik di belakang layar. Konon mereka menjadi “sakti” karena telah banyak “berjasa” entah jasa apa dan kepada siapa.

Bapak Presiden Jokowi, penderitaan rakyat dari bayi, anak sekolah sampai orang tua, orang utan dan hewan lainnya serta lingkungan sudah banyak dibahas dari kebakaran dahsyat ini. Media juga mengungkapkan bahwa pemerintah dan rakyat seakan tidak berdaya dan hanya bisa pasrah.  Penguasanya tidak mampu bekerja tapi tetap ingin menjabat. Tidak ada budaya malu apalagi budaya mundur.

Ada fakta lain yang menarik. Di Pulau Kalimantan ini ada 2 (dua) negara lain yaitu Serawak (Malaysia) dan Brunei. Hutannya lebih lebat. Tapi di Serawak dan Brunei tidak terdengar ada Karhutla. Maklum karena disana hukumnya lebih tegas dan berwibawa.

Sejak lama, sekurangnya sejak awal Bapak Jokowi menjabat Presiden, sebenarnya saya sudah mengusulkan agar dibikin aturan bahwa semua hutan/lahan/ladang yang terbakar otomatis disita menjadi milik negara. Insha Allah tidak akan ada kebakaran atau pembakaran lagi.

Tidak akan ada lagi pemilik lahan yang menyuruh orang upahan untuk membakar HUTLA. Para pemiliknya akan menjaganya baik baik. Takut disita negara. Dengan aturan sangsi ini, yang bisa berbentuk Perpu ataupun PP, pemerintah juga tidak perlu was was atau membuang uang untuk pemadaman kebakaran karena ulah manusia,—manusia busuk, licik, jahat dan kejam.

Tapi sejak awal saya menyarankan aturan atau kebijakan yang tegas itu, saya sendiri sudah menduga bahwa pemerintah tidak akan berani menjalankannya karena takut atau ewuh pakewuh dengan pemilik lahan. Padahal kebijakan sangsi yang tegas itu pasti akan didukung rakyat dan murah.

Tapi demikian itulah bila kedaulatan pasar sudah diatas kedaulatan negara. Pemerintah loyo menghadapi pengusaha. Paling sekedar akting dan sandiwara hukum untuk menghibur rakyat.

Tapi kini sudah waktunya negara menetapkan semua lahan yang terbakar disita, kembali menjadi milik negara. Jangan ragu apalagi takut. Rakyat pasti mendukung. Semoga kali ini Presiden benar benar bernyali menghadapi PENG PENG. 

Jakarta, 23 September 2019

Pengamat ekonomi, 

Fuad Bawazier