BataraNews.com- Beredar kabar pemilihan pimpinan BPK beberapa hari ke depan akan menjadi awal bagi terciptanya koalisi permanen politik PDIP-Gerindra. Info dari sumber internal komisi XI DPR mengataan bahwa kedua partai tersebut sepakat untuk saling mendukung dan menggalang dukungan untuk kedua kadernya.

Berdasarkan data yang ada, PDIP mengajukan Daniel Luman Tobing, caleg gagal PDIP dari Dapil Jabar VII. Sementara, Gerindra akan mengajukan Pius Lustrilanang yang juga gagal menjadi legislator dari Partai Gerindra, Dapil NTT I.

Dikabarkan, kedua nama tersebuta akan diajukan sembari mencari nama-nama calon lain yang akan diajakk bergabung dalam koalisi pemilihan pimpinan BPK yang akan memilih lima naman.

Apabila hal di atas terjadi, spekulasi mengenai terjadinya koalisi PDIP-Gerindra di cabinet bahkan menuju 2024, bukanlah sesuatu yang mustahil. Hal ini mengingat kemesraan yang terjadi antara PDIP-Gerindra.

Pertanyaannya, apakah kali ini koalisi akan disetujui oleh partai pendukung lain atau tidak?

Seperti diketahui pertemuan Teuku Umar sempat ditandingi oleh pertemuan Gondangdia yang berhasil mengumpulkam empat ketua partai lain yang dianggap sebagai bentuk “Koalisi Tandingan”.

Bahkan dilanjutkan oleh pertemuan Surya Paloh-Anies Baswedan yang memancing pro-kontra. Apakah hal ini dapat membuat partai koalisi non-PDIP seiya sekata, bahkan menurut dengan keberadaan Gerindra di pimpinan BPK?.

Sepertinya, sikap mereka aka menjadi awal dari bagaimana kita akan melihat koalisi Jokowi ke depan?. Waktu yang akan menjawab, apakah Nasdem, Golkar, PPP, dan PKB berhasil ditundukkan  oleh koalisi Banteng-Garuda atau sebaliknya.

Siapapun yang terpilinh nanti, sudah selayaknya, kita berharap agar pemilihan pimpinan BPK tidak menjadi ajang sekadar barter politik semata, apalagi tempat berkumpulnya para caleg gagal dengan latar belakang non-akunting yang berlindung dibalik keputusan barter politik partainya.

BPK dengan kewenangan besarnyaharus menjaga wibawanya dengan diisi oleh orang-orang berkompeten yang akan bekerja untuk Negara dan bukan sekadar kepentigan partai atau kelompok. (Fahad Hasan)