Spread the love

BataraNews.com- Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah melaksanakan kegiatan operasional. Antara lain kegiatan operasi, kegiatan pelatihan, kegiatan pengadaan barang dan jasa, kegiatan perjalanan dinas, serta kegiatan lainnya.

Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan operasional kepolisian menunjukkan, terdapat kelebihan pembayaran atas beberapa kegiatan. Kegiatan operasional kepolisian yang tidak sesuai ketentuan tersebut sebesar Rp1.150.187.879,00 (Rp 1,15 miliar).

Dalam dokumen Tim Investigator KA dijelaskan, kegiatan tidak sesuai tersebut antara lain:

  • Pembayaran honor kepada petugas kepolisian melebihi norma indeks yang telah ditetapkan sebesar Rp191.560.250,00.
  • Pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan operasional kepolisian tahun 2017 tidak lengkap sebesar Rp571.413.750,00.
  • Kelebihan pembayaran atas belanja barang dan operasi kepolisian sebesar Rp387.213.879,00.

Kegiatan tersebut diketahui mengakibatkan:

  1. Kelebihan pembayaran honor kepada petugas di lingkungan Polri sebesar Rp191.560.250,00 yang terdiri dari:
    1. Pembayaran honor PNBP lantas Polres Kuningan Rp16.166.250,00;
    1. Pembayaran honor PNBP lantas Polres Cirebon Kota Rp11.300.000,00;
  • Pembayaran honor surveyor satpas Polres Cirebon Rp5.400.000,00;
    • Pembayaran honor pelaksana samsat Ditlantas Polda Jabar Rp5.060.000,00;
    • Biaya undercover Ditresnarkoba Polda Babel Rp43.230.000,00;
    • Pembayaran honor jasa pamobvit Polres Cirebon Rp32.760.000,00;
    • Pembayaran honor petugas samsat Ditlantas Polda Kep.Babel Rp12.600.000,00;
    • Pembayaran honor jaga kawal Polres Metro Jakarta Selatan Rp23.296.000,00;
    • Pembayaran honor jaga kawal Polres Metro Jakarta Utara Rp21.980.000,00; dan
    • Pembayaran honor jaga kawal Polres Metro Jakarta Timur Rp19.768.000,00.
  • Kelebihan pembayaran atas atas kegiatan operasi kepolisian sebesar Rp571.413.750,00 yang terdiri dari:
    • Satresnarkoba Polres Pangkal Pinang minimal sebesar Rp12.080.000,00;
    • Lidik Sidik Laka Lantas Polres Bangka sebesar Rp36.783.000,00;
    • Lidik Sidik Laka Lantas Polres Pangkal Pinang sebesar Rp23.106.000,00;
    • Lidik Sidik Satresnarkoba Polres Tanjung Pinang sebesar Rp17.299.000,00;
    • Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Polres Metro Jakarta Selatan sebesar Rp10.460.000,00;
    • Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Polres Metro Jakarta Timur sebesar Rp36.450.000,00;
    • Lidik Sidik Polres Metro Jakarta Barat sebesar Rp10.500.000,00;
    • Lidik Sidik Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat sebesar Rp5.000.000,00;
    • Honor Penelaah Polres Pelabuhan Tanjung Priuk sebesar Rp12.222.000,00;
    • Lidik Sidik Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Selatan sebesar Rp18.480.000,00;
    • Lidik Sidik Satreskrim Polres Metro Tangerang Selatan sebesar Rp19.850.000,00;
    • Lidik Sidik Satreskrim Polres Metro Depok sebesar Rp35.230.000,00;
    • Pembelian BBM Polres Metro Tangerang Selatan sebesar Rp25.403.750,00; dan
    • Biaya Penginapan Kegiatan Perjaldis Korlantas sebesar Rp308.550.000,00.

Sampai dengan pelaporan hasil pemeriksaan terdapat beberapa satker yang telah melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp374.789.750,00. amun, Kepala Satker terkait belum menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran belanja sebesar Rp775.398.129,00 (Rp1.150.187.879,00 -Rp374.789.750,00).

Atas permasalahan ini, masyarakat menilai, para KPA dan PPK satker terkait tidak optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan pada satuan kerja masing-masing. Dan, para bendahara pengeluaran tidak cermat dalam menguji kelengkapan pembayaran.(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)