Spread the love

BataraNews.com- PT Kereta Api Indonesia (KAI) pernah menghadapi permasalahan litigasi aset produksi dan aset non produksi. Sehingga mau tidak mau PT KAI harus menyelesaikan permasalahan tersebut dengan dibantu oleh para lawyer/ advolat. Hanya saja, dalam pedoman pemilihan lawyer/ advokat untuk menangani permasalahan tersebut, sepertinya belum disusun secara memadai.

Misalnya saja, terdapat multi tafsir atas ketentuan biaya advokat yang diatur dalam Keputusan Direksi PT KAI. Di mana pada pasal 6 Keputusan Direksi No. KEP.U/PL.102/III/77/KA-2016 menyatakan terkait besarnya nilai pengadaan jasa bidang hukum advokat/ lawyer. Sampai dengan permasalahan selesai/ ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) tidak melebihi 10% dari nilai aset tanah dan bangunan dimaksud.

Nah, dari data yang disajikan oleh PT KAI, nilai aset yang bersengketa dihitung berdasarkan luas tanah dikalikan nilai jual objek pajak (NJOP). Namun, Keputusan Direksi perusahaan kereta ini tidak mengatur pengertian dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Inkracht yang dimaksud, apakah pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, atau peninjauan kembali?

PT KAI Selesaikan Sengketa

Hal ini berkaitan dengan perkara pidana yaitu dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002. Tang mengatur tentang grasi. Berbunyi, yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” seperti:

  • Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
  • Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
  • Putusan kasasi.

Sehingga merujuk pada penjelasan pasal 195 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“HIR”). Sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia. Berbunyi, dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya.

Maka, ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya. Sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum, maka peradilan menjadi tidak ada gunanya.

Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang, daripada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut. Akan tetapi, putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan hukum pasti.

Pemborosan Biaya Advokat

Semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan. Atau, tidak dipergunakan karena lewat waktunya. Kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi.

Putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap adalah serupa dengan pengertian putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Grasi. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat terjadi di setiap tingkat persidangan.

Namun, atas data biaya advokat diketahui bahwa terdapat biaya advokat yang melebihi 10 persen dari nilai aset. Besaran biaya advokat yang melebihi ketentuan tersebut bervariasi, mulai dari 11,11 persen sampai dengan 2.747,13% persen. Kelebihan biaya tersebut terjadi untuk masing-masing tingkat persidangan maupun keseluruhan tingkat persidangan.

Sehingga menurut dokumen yang dimiliki Tim Investigator KA, pembiayaan tersebut berpotensi pada pemborosan keuangan perusahaan. Bahkan, publik pun menyayangkan penilaian kewajaran harga advokat/ lawyer tidak dapat dilakukan.(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)