BataraNews.com- Eks Dirut PT PLN (Persero), Sofyan Basir menghadirkan Mudzakir sebagai saksi ahli hukum pidana dalam sidang kasus suap proyek PLTU Riau-1. Namun Mudzakir mengaku tidak kesepakatan yang dilakukan Sofyan. 

“Dalam dakwaan Pasal 56 ke-2 KUHP kalau menurut ahli dalam delik suap itu terjadinya saat para pelaku punya ijab kabul atau komitmen untuk menjual jabatan atau melakukan janji sepakat menyalahgunakan jabatannya dan sepakat menerima hadiah,” kata Mudzakir di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Senin (16/9).

Dalam dakwaan jaksa, Sofyan disebut membantu memfasilitasi pemberian suap dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo kepada eks anggota DPR RI Eni Maulani Saragih dan eks Mensos Idrus Marham. Sofyan, juga disebut jaksa, melakukan pemufakatan jahat.

Pemufakatan jahat yang dimaksud jaksa adalah karena Sofyan membantu Eni selaku anggota DPR mendapatkan suap dari Kotjo pengusaha yang ingin mendapatkan proyek di PLN. Tak hanya itu, Sofyan juga didakwa berperan aktif memerintahkan jajarannya agar kesepakatan dengan Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1 segera direalisasi. Sofyan pun disebut ada di berbagai pertemuan di hotel, restoran, kantor PLN, dan rumah Sofyan terkait pembahasan proyek ini.


Kembali ke Mudzakir, dia menyebut perbuatan yang dilakukan Sofyan Basir tidak ditemukan adanya kesepakatan sejumlah pejabat. Sebab, proyek PLTU Riau-1 juga tidak terlaksana dalam proses pembahasan dengan perusahaan. 

“Kalau dihubungkan dengan kasus Pak Basir proses ini tidak terpengaruhi perihal dakwaan suap itu, toh ujung terkahir tak jadi,” kata Mudzakir.

Selain itu, dia menyebut proyek PLTU Riau-1 tidak terealisasi saat proses negoisasi. Jika Sofyan disebut memfasilitasi maka seharusnya proyek tersebut terealisasi. 

“Kalau terdakwa menjadi fasilitator dengan kejahatan suap harus berhasil mestinya, tapi disini tidak berhasil untuk negosiasi, disini juga tidak ada kesepakatan,” tutur dia.

Poin Penting Keterangan Saksi Ahli, Dr. Mudzakkir S.H., M.H. (Universitas Islam Indonesia)

  • Keterangan yang menjadi alat bukti adalah keterangan yang disampaikan dalam peradilan karena telah dilakukan pengujian oleh Jaksa Penuntut, Terdakwa , penasehat hukum dan Hakim . 
  • Alat Bukti merupakan Petunjuk tidak perlu dilakukan lagi apabila alat bukti pokok dan keterangan saksi sudah cukup digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan, namun berbeda dengan keterangan BAP yang dilakukan oleh penyidul karena dilakukan hanya satu arah jadi belum bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk itu perlu diuji di pengadilan.
  • Berkas yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) itu hanya dapat digunakan sebagai pedoman karena ini satu arah sehingga dibutuhkan keterangan dalam sidang dipersidangan andaikata keterangannya sama maka *keterangan yang digunakan sebagai keterangan saksi di pengadilan* .
  • Syarat pembantu atau perbantuan : pelaku sengaja melakukan perbantuan untuk berbuat pidana, punya niat melakukan pembantuan dan pembantu tidak harus menerima sesuatu dari yang dibantu .
  • Perbuatan perbantuan yang dilakukan merupakan ekpresi terdakwa dan niat batin nya untuk melakukan perbantuan atau biasa disebut : Deduksi dan Induksi.

Contoh perbuatan perbantuan dilakukan apabila pelaku mempunyai niat berbuat jahat tidak diperlihatkan oleh pihak yang melakukan perbantuan sementara pihak lain tidak mengetahui niat jahat pelaku yang akan melakukan perbantuan, sehingga unsur perbuatan perbantuan itu sangat tergantung dari niat pelaku.

  • Perbuatan pembantuan itu disebut vultoip apabila dmulai dari adanya komitmen itu dilakukan atau sudah ada ijab qobul sebelum perbuatan itu dilakukan atau dilakukan pada saat ijab qobul atau saat adanya komitmen
  • Contoh kejadian seorang gubernur, mengetahui adanya pemberian uang yang dilakukan oleh pengusaha kepada anggota DPRD , anggota DPRD tersebut mendapat uang karena membantu pengusaha mendapatkan proyek dari gubernur.

Apakah gubernur juga dapat disebut telah memfasilitasi anggota DPRD untuk mendapatkan uang namun ketika proyek tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak dilanjutkan atau dihentikan atau tidak ada.

Karenanya, menurut saksi ahli perbuatan perbantuan yang dituduhkan kepada terdakwa juga sudah tidak dapat dikenakan perbuatan tersebut.. (Fahad Hasan&DBS)