Spread the love

Ketika BataraNews meminta klarifikasi kepada pihak Bank Mandiri, disayangkan dari pihak mereka tidak ada yang bersedia untuk berbicara.

BataraNews.com- Untuk diketahui, ada beberapa temuan dalam pemeriksaan pengelolaan kredit Bank Madiri. Salah satunya adalah pembiayaan fasilitas kredit (Mandiri KMK) kepada PT GTS dengan Baki Debit per 30 Juni 2017 sebesar Rp494.957.211.452,33 berisiko tinggi dan berpotensi menjadi Kredit Bermasalah.

Dahulu, PT GTS bernama PT PPE, awalnya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbaikan/ servis produk telekomunikasi dan aksesoris. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini telah berkembang menjadi perusahaan distribusi, retailer produk, jasa telekomunikasi, aksesoris, serta jasa perbaikan. PT GTS beralamat di Gedung TRIO, Jalan Kebon Sirih Raya Kavling 63, Jakarta Pusat.

Berdasarkan dokumen yang diterima Tim Investigator KA diketahui, PT GTS memperoleh pembiayaan fasilitas kredit dari Bank Mandiri pertama kali sejak tahun 2011, dengan rincian sebagai berikut:

  1. Fasilitas I, jenis fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK), limit kredit Rp100.000.000.000,00 dengan bentuk/sifat Revolving. Tujuan dari fasilitas ini adalah pembiayaan modal kerja untuk transaksi jual/beli telepon seluler, electronic handheld, produk operator dan barang lainnya yang berkaitan dengan telepon seluler, produk multimedia beserta aksesorisnya. Jangka waktu kredit adalah 12 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit dan dapat diperpanjang. Sementara pengikatan adalah dengan Perjanjian Kredit Nomor RCO.JTH/076/PKKMK/2011 Nomor 25 tanggal 23 November 2011.
  2. Fasilitas II, jenis fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK), limit kredit Rp230.000.000.000,00 dengan bentuk/sifat Revolving. Tujuan dari fasilitas ini adalah pembiayaan modal kerja untuk transaksi jual/beli handset, aksesoris dan voucher dari operator telekomunikasi ke seluruh outlet PT GTS di seluruh Indonesia. Jangka waktu sejak penandatanganan Perjanjian Kredit sampai dengan 22 Februari 2012. Pengikatan Addendum I Perjanjian Kredit Nomor RCO.JTH/076/PK-KMK/2011 Nomor 28 tanggal 11 Mei 2011.

Atas kedua fasilitas tersebut pada tahun 2012 telah dilakukan perpanjangan, perubahan nama, dan perubahan limit sesuai dengan Addendum II Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus Nomor RCO.JTH/076/PK-KMK/2011 Nomor 21 tanggal 22 Februari 2012 menjadi KMK I dengan plafon sebesar Rp179.000.000.000,00. Sedangkan fasilitas KMK II dengan plafon sebesar Rp316.000.000.000,00. Maka total fasilitas yang telah diterima oleh PT GTS menjadi sebesar Rp495.000.000.000,00.

Fasilitas PT GTS mengalami beberapa kali perpanjangan jangka waktu dan perubahan syarat-syarat lain/covenant pada Perjanjian Kredit. Selanjutnya pada 9 September 2016, berdasarkan Risalah Keputusan Komite Kredit Restrukturisasi Kategori A.3 Nomor CBG.CB5/053/2016 tanggal 31 Agustus 2016, dilakukan restrukturisasi terhadap fasilitas kredit PT GTS.

Restrukturisasi tersebut disebabkan kinerja keuangan PT GTS memburuk seiring pelemahan daya beli masyarakat dan karena sudah tidak menjadi distributor voucher PT Telkomsel untuk wilayah Sumatera, dengan kontribusi omzet pendapatan terbesar berasal dari penjualan voucher yang memiliki porsi sebesar 67,67%.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara terhadap proses penyelesaian kredit bermasalah, diketahui beberapa hal sebagai berikut:

  • Pengelola kredit belum melakukan monitoring secara memadai atas jaminan fasilitas KMK PT GTS

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen kredit PT GTS diketahui, pengelola kredit sebelumnya, dhi. Bank Mandiri CBC Jakarta Thamrin, tidak pernah melakukan verifikasi atas kebenaran persediaan (validasi pembelian, keberadaan, penguasaan persediaan oleh debitur), dan tidak melakukan konfirmasi secara sampling atas piutang usaha yang menjadi jaminan kredit secara berkala.

Selanjutnya perkembangan posisi piutang dan persediaan PT GTS hanya dipantau berdasarkan laporan keuangan (inhouse atau audited) yang dikirimkan kepada Bank Mandiri, serta berdasarkan Laporan Penilaian Jaminan dari KJPP Ruky, Safrudin & Rekan.

Di luar periode penilaian yang tertuang dalam tabel pada dokumen Tim Investigator KA, PT GTS tidak melakukan penilaian atas posisi persediaan dan piutang usahanya. Atas beberapa kondisi tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa posisi persediaan dan piutang usaha PT GTS tidak dapat diyakini kebenaran serta kewajarannya.

  • Debitur tidak memenuhi kecukupan agunan

Pada periode tahun 2011 s.d. September 2015, coverage stock (persediaan) dan piutang PT GTS selalu di atas 100% terhadap total fasilitas KMK. Hal itu diketahui dari penyajian akun persediaan maupun piutang usaha dari Laporan Keuangan (LK) inhouse atau audited. Berdasarkan hasil analisa lebih lanjut terhadap penyajian persediaan dan piutang usaha Tahun 2015 s.d. Tahun 2017, diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:

1) Coverage persediaan dan piutang usaha PT GTS per posisi Desember 2015 s/d Juni 2017 tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian kredit.

2) PT GTS tidak menyampaikan laporan keuangan audited pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 secara tepat waktu.

3) PT GTS tidak menyampaikan Laporan Penilaian Persediaan, Piutang, Kas, dan Uang Muka (Trading Asset) periode tahun 2016 oleh KJPP. Kebijakan pelepasan agunan PT GTS meningkatkan risiko penurunan security coverage PT GTS di Bank Mandiri…(Bersambung)(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)