Spread the love

BataraNews.com- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disinyalir melakukan ketidakkonsistenan dalam menerapkan tarif pajak pelaksanaan Production Sharing Contract (PSC) terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Berdasarkan laporan yang didapatkan Tim Investigator KA, tarif pajak tersebut berkaitan dengan PPh Migas yang merupakan tanggung jawab KKKS dan tertuang dalam PSC. Pada laporan yang diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam pelaksanaan PSC terjadi selama 5 tahun berturut-turut, yakni sejak tahun 2010 sampai 2015.

Akibat hal tersebut, setidaknya negara kehilangan potensi pendapatan negara setiap tahunnya masing-masing Rp 1,43 triliun, Rp 2,35 triliun, Rp 1,38 triliun, Rp 1,78 triliun, dan Rp 915,5 miliar. Dari sini publik menilai, seperti ada indikasi bahwa Kemenkeu melakukan kongkalikong dan ikut berperan dalam menetapkan tarif pajak kepada para KKKS agar mereka bisa membayar pajak lebih murah.

Tentu saja ini menjadi catatan hitam bagi Kemenkeu, apalagi kementerian ini merupakan ujung tombak bagi keuangan negara. Tapi, ternyata justru setiap tahunnya masih banyak anggaran yang berpotensi bocor hingga triliunan rupiah. Selain itu, masih terdapat 9 KKKS yang menggunakan tarif tax traety, sehingga PPh yang dibayarkan menjadi lebih kecil.

Sebab dengan penggunaan tarif tax traety KKKS dapat memperoleh bagi hasil yang lebih besar dari yang seharusnya, sementara pemerintah memperoleh pendapatan yang lebih rendah. Kondisi ini memperjelas, bahwa pemerintah dalam hal ini Kemenkeu ternyata mampu dikangkangi oleh KKKS.

Bayangkan saja, akibat penggunaan tarif tax treaty dari ke sembilan KKKS tersebut, setidaknya negara kehilangan USD 41 juta atau setara dengan Rp 555 miliar dengan kurs saat itu dipatok Rp13.436 per dolarnya.(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)