Spread the love

BataraNews.com-Pengelolaan keuangan pemerintah khususnya Kementerian Pertahanan (Kemhan) rupanya belum sepenuhnya efektif serta efisien. Karena pada tahun anggaran 2016 ditemukan dugaan kebocoran anggaran sebesar Rp13.787.144.358, disebabkan ada dugaan mark up.

Hal ini terungkap ketika ada indikasi kerugian negara dari kelebihan pembayaran kepada rekanan pelaksana pekerjaan sebesar Rp13.787.144.358 yang terdiri dari:

  1. Kekurangan volume sebesar Rp13.783.944.358 terdiri dari:
    1. UO Kemhan sebesar Rp286.252.721
    1. UO TNI AD sebesar Rp2.431.899.370
    1. UO TNI AL sebesar Rp2.220.921.266
    1. UO TNI AD sebesar Rp8.234.871.000
  • Potensi kerugian negara atas tidak ditemukannya 14 Notebook Monitoring Room hasil pengadaan Pusdatin Kemhan yang didistribusikan pada Disinfolahta Mabes TNI AUI senilai Rp613.200.000.

Sehingga menurut publik, pengelolaan keuangan Kemhan selama ini bukannya membaik, tetapi malahan memburuk. Karena kebocoran keuangan di Kemhan yang mencapai Rp 13,7 miliar ini jika digunakan untuk membangun Indonesia pasti akan luar biasa dampaknya. Untuk itu masyarakat mendorong aparat hukum maupun KPK agar nilai itu diperkarakan atas dasar indikasi kerugian negara seperti yang sudah diungkapkan di atas.

Hal ini juga yang melatarbelakangi Kemhan dinilai belum dapat menerapkan tata kelola keuangan yang rapi dan transparan. Publik berharap, Kemhan dapat menerapkan tata kelola keuangan negara yang profesional.(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)