Spread the love

BataraNews.com- Bank DKI telah mencairkan fasilitas kredit PT KII pada tanggal 22 September 2011 pada rekening giro PT KII No. 303.080xxxx.1 sebesar Rp150.000.000.000,00. Pada tanggal yang sama PT KII telah melakukan pemindahbukuan dana melalui RTGS ke rekening BCA a.n. PT Daya Bambu Sejahtera (DBS), anak perusahaan PT KII, senilai Rp46.000.000.000,00 dan a.n. PT KII senilai Rp100.000.000.000,00, kemudian pada tanggal 26 September 2011 PT KII melakukan pemindahbukuan kembali melalui RTGS ke rekening BNI PT KII senilai Rp3.500.000.000,00.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Tim Investigator KA diketahui bahwa PT KII adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan batubara. PT KII didirikan berdasarkan Akta Notaris SS, S.H. No. 84 tanggal 31 Maret 1998 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI) dalam Surat Keputusan No. C-573.HT.01.01.Th.2000 tanggal 19 Januari 2000.

Anggaran Dasar PT KII telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris MP, S.H. No. 60 tanggal 23 November 2016. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0103066 tanggal 29 November 2016. Perusahaan saat ini berdomisili di Jakarta dan beralamat di Jalan Panjang No. 36, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Dari histori pencairan pinjaman oleh PT KII tersebut diketahui bahwa penarikan fasilitas kredit dilakukan dalam 3 kali penarikan senilai total Rp149.500.000.000,00 tanggal 22 s.d 26 September 2011 dengan jangka waktu yang tidak berbeda jauh dari tanggal pencairan fasilitas kredit oleh Bank DKI. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan kredit bahwa penarikan kredit dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan underlying transaction yang dapat diterima oleh Bank DKI.

Dari penelusuran dokumen kredit tidak ditemukan bukti pendukung berupa invoice tagihan PT KII kepada PT PLN atas realisasi pengiriman batubara sebagai underlying transaction untuk syarat penarikan kredit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PT KII dalam menarik kredit tidak menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Bank DKI menyetujui PT KII menarik fasilitas kredit secara sekaligus senilai Rp149.500.000.000,00 apabila PT KII telah memenuhi syarat-syarat pencairan kredit, antara lain adalah:

  • Telah menandatangani Perjanjian Kredit;
  • Telah menyerahkan Standing Instruction kepada Bank penerima pembayaran yang berisi bahwa dana pembayaran dari PT PLN atas kontrak antara PT KII dengan PT PLN disalurkan melalui rekening escrow debitur di Bank DKI;
  • Telah menyerahkan Akta Cessie atas potensi tagihan piutang dari PLTU Teluk Naga (Banten) dan PLTU Indramayu (Jawa Barat) minimal sebesar Rp300.000.000.000,00;
  • Telah menyerahkan Akta Personal Guarantee atas nama sdr. EWK yang dilengkapi dengan Deklarasi Aset sdr. EWK dan Akta Gadai Saham atas kepemilikan saham PT KII di PT DBS sebesar Rp12.750.000.000,00;
  • Telah dilakukan pengikatan sempurna atas seluruh agunan; dan
  • Pencairan atas fasilitas kredit dapat dilakukan setelah debitur menyerahkan asli Bilyet Deposito sebesar Rp7.535.336.000,00 atas nama PT KII ke Bank DKI dan telah diikat dengan Gadai Notarial yang dilengkapi dengan Surat Kuasa mencairkan.

Selain itu, tidak ditemukan reviu yang memadai dari Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK) atas penarikan kredit yang dilakukan sekaligus oleh PT KII, untuk memitigasi risiko jika dikemudian hari PT KII tidak dapat memenuhi covenant dan terjadi penurunan kemampuan membayar kewajiban karena PT KII telah menarik sekaligus fasilitas kredit tersebut.

Namu ketika hal dikonfirmasi kepada perusahaan, Corporate Secretary, Bank DKI, Herry Djufraini, hanya mengatakan bahwa kasus di atas sudah lancar.

“Kredit yang bersangkutan lancar,” ungkap Heri dengan singkat. (Fahad Hasan&Tim Investigator KA)