BataraNews.com- Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tito Sulistio menginginkan peleburan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan BPK. Tito menyampaikan saat mengikuti uji kepatutan dan kelaikan (fit and proper test) di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (5/9).

Mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) itu mengatakan peleburan BPKP akan semakin memperkuat kinerja BPK dalam mengaudit keuangan di kementerian/lembaga (K/L). Alasannya, jumlah auditor BPK akan bertambah.

“Saya percaya satu solusi membesarkan BPK dengan tambahan auditor,” kata Tito.

Menurut Tito, isu yang kerap mencuat di  BPK adalah kurangnya jumlah auditor. Sementara, Tito mengatakan jumlah auditor di BPKP berlebih. Dengan peleburan BPKP ke BPK, persoalan di kedua lembaga itu dapat diatasi.

Tapi kalau dilebur, harus ada Inspektorat Jenderal,” kata Tito.

Eks Direktur Utama (Dirut) Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan, adanya peleburan membuat BPK dapat mengaudit keuangan berbagai lembaga yang sebelumnya ditangani oleh BPKP. Dia memastikan BPK tak akan masalah jika harus melaksanakan tugas tersebut.

“Prinsipnya semua pengelolaan dan tanggung jawab negara (bisa diaudit BPK),” kata Tito.

Sebagai informasi, BPK merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK wajib menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD.

Ada pun, BPKP merupakan aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu berdasarkan penetapan Menteri Keuangan dan penugasan Presiden. DPR hari ini mengagendakan uji kelaikan dan kepatutan terhadap delapan calon anggota BPK. Hasil seleksi tersebut akan diumumkan pada 16 September 2019.

Digitalisasi Penguatan Fungsi Audit

Digitalisasi serta penguatan fungsi audit dari sejak tahap perencanaan program oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi ide utama yang disampaikan Tito Sulistio. Di hadapan para anggota Komisi XI, Tito memaparkan keadaan BPK saat ini, di mana ada ruang terpisah di antara mandat konstitusi terhadap lembaga itu dengan kenyataan operasional maupun legalnya.

Di satu sisi, ada tuntutan konstitusional dan legislasi untuk membawa BPK ke level yang lebih besar sebagai dinamisator pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, urusan legal operasional soal definisi keuangan negara atau penetapan kerugian negara masih selalu dipermasalahkan.

Dalam konteks itulah, dia mendorong penguatan wewenang BPK memberikan pendapat. Dijelaskannya, dalam UU BPK, kewenangan demikian sebenarnya sudah diatur. Hal itu seharusnya menjadi instrumen yang strategis untuk memberikan pedoman dan arahan mengenai langkah-langkah strategis pembangunan ekonomi.

“Dalam hal ini, BPK bertindak bukan sebagai auditor yang hanya menilai dan acapkali dianggap tidak bersahabat dengan lembaga yang diaudit. Melainkan BPK bertindak sebagai advisor konsultan yang membantu memberikan pendapat proses pengembangan stratejik bisnis dan operasional lembaga,” jelas Tito.

Ditambahkan, BPK tentu harus bertindak bukan berdasarkan pesanan bisnis apalagi politik. Namun, harus bertindak sesuai dengan mandat konstitusionalnya atas nama rakyat Indonesia sesuai UUD 1945.

Hal kedua, penguatan fungsi pemeriksaan dan perencanaan untuk memastikan agar BPK terlibat dalam setiap proses pengawalan program pembangunan. Serta untuk menghindari polemik dan perdebatan yang acapkali terjadi di proses audit setelah program selesai.

Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak.

Menurut dia, kehadiran BPK di tahap perencanaan seharusnya diapresiasi oleh para kementerian/lembaga karena dapat memberikan keyakinan dan rasa nyaman dalam menjalankan program-programnya.

Sementara di sisi BPK, Tito menilai sudah saatnya berpikir dan bertindak lebih strategis. Agar dapat bersama-sama mendorong keberhasilan program-program kementerian lembaga. Yakni melalui reposisi peran BPK sebagai good governance advisor yang juga memiliki kepentingan atas keberhasilan program.

Hal selanjutnya adalah menyangkut personel BPK sehingga kerjanya lebih efektif dan efisien, sekaligus menguatkan peran pencegahan tindak pidana korupsi. Ia menabahkan, untuk meningkatkan efektifitas pemeriksaan, perlu dilakukan optimalisasi regulasi, digitalisasi pelaporan, mewajibkan daily balance sheetdan beberapa hal lainnya.

Pada gilirannya, akses digital juga harus dibuka ke publik. Saat tanya jawab, Tito sempat menjelaskan pengalamannya sebagai mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia yang berhasil melaksanakan program itu.

“Saya usul konkret digitalisasi dan satu tahun bisa dilaksanakan,” kata Tito.

Pada gilirannya, digitalisasi ini juga akan menjadi jawaban bagi kekurangan tenaga auditor di BPK RI yang jumlahnya hanya 3.000-an untuk seluruh Indonesia.

Walau demikian, dia menilai BPK ke depan tetap memerlukan perekrutan tenaga auditor baru dengan keahlian tertentu. Sebagai contoh, BPK tentu memerlukan ahli pertambangan apabila hendak mengaudit perusahaan negara di bidang pertambangan.

Talent pool diperlukan. Sudah waktunya rekrutmen pegawai dengan skill tertentu dimulai. Sebagai bagaimana audit tambang bisa dilakukan bila tak tahu tambang. Itu misalnya,” tukasnya.(Fahad Hasan&DBS) N