BataraNews.com- Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI / AirNav Indonesia) dan Serikat Karyawan waktu dan hari kerja ditentukan atas dasar jumlah jam kerja, delapan jam sehari untuk 5 hari kerja serta 40 jam dalam seminggu di mana waktu dan hari kerja terdiri dari biasa (kantor) dan bergilir (operasional). Namun, Perum LPPNPI belum menetapkan peraturan terkait kelebihan jam kerja.

Berdasarkan data yang dihimpun Tim Investigator KA, waktu dan hari kerja bergilir (operasional) disusun oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan teknis operasional yang berlaku. Jumlah jam kerja karyawan tidak lebih dari 40 jam seminggu sehingga bagi karyawan non operasional selebihnya dihitung sebagai jam kerja lembur, sedangkan bagi karyawan operasional kelebihan jam kerja tersebut dihitung sebagai kelebihan jam kerja.

Berdasarkan Edaran HRMS & PA Senior Manager Perum LPPNPI tentang Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai Nomor DP.1034/UM/XI/2013 tanggal 12 November 2013, Biaya Kesejahteraan Karyawan di Lingkungan Perum LPPNPI yang selama ini sudah dibayarkan oleh AP I dan AP II akan dibayarkan secara mandiri di masing-masing kantor cabang terhitung mulai 1 November 2013.

Akan tetapi,menunjukkan bahwa dari 33 Cabang Pembina dan 31 Cabang Pembantu, hanya 24 Cabang Pembina dan 1 Cabang Pembantu yang memberikan Tunjangan Kelebihan Jam Kerja (Upah Lembur) kepada Pegawai Operasional dengan total 
biaya kelebihan jam kerja di tahun 2015 – 2017 sebesar Rp47.185.043.443,00.

  • Peraturan yang digunakan untuk perhitungan tunjangan KJK adalah sebagai berikut: 
    Keputusan Direksi AP I Nomor KEP.74/KP.10.29/2015 tentang Pedoman Pengaturan Waktu Kerja dan Pemberian Upah Kerja Lembur Pegawai AP I; atau 
  • Keputusan Direksi AP II Nomor KEP.317/KP.202.5/AP II-2006 tentang Waktu Kerja, Kerja Lembur dan Perhitungan Premi Lembur.

Ironinya, sebanyak sembilan Cabang Pembina dan 30 Cabang Pembantu yang tidak disebutkan di atas tidak memberikan upah kelebihan jam kerja, sehingga mengakibatkan terdapat perbedaan tarif lembur pegawai dan terdapat pegawai operasional yang tidak memperoleh upah kelebihan jam kerja. Mirisnya, hal tersebut disebabkan Direksi Perum LPPNPI belum menetapkan peraturan terkait pemberian tunjangan kelebihan jam kerja.

Redaksi BataraNews.com telah mencoba menghubungi pihak perusahaan untuk meminta klarifikasi, namun dari perusahaan tidak ada yang merespon.(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)