BataraNews.com- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pada umumnya PPh Pasal 23 terjadi akibat adanya transaksi antara dua pihak, di mana pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perum Jasa Tirta I (PJT I) berperan sebagai pihak yang menerima pekerjaan atau pemberi jasa. Atas jasa yang diberikan, PJT I akan mengirim dokumen tagihan pembayaran jasa. Selanjutnya, pihak pemberi kerja membayar tagihan tersebut dengan memotong PPh Pasal 23 dari PJT I.

Bukti potong PPh Pasal 23 yang telah dipotong oleh pihak pemotong harus diberikan kepada PJT I. Atas pemotongan pajak tersebut dicatat sebagai uang muka PPh Pasal 23. Uang muka PPh Pasal 23 digunakan sebagai dasar untuk mengkreditkan (memperhitungkan) dengan PPh Badan (PPh Pasal 25) yang terutang pada masa tahun pajak yang sama dengan bukti potong PPh Pasal 23.

Tim Investigator KA mendapatkan informasi bahwa pada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (audited) dan General Ledger (GL), menunjukkan terdapat koreksi pembukuan yang dicatat pada akun beban di luar usaha lainnya. Akun tersebut antara lain digunakan untuk mencatat potongan PPh Pasal 23 yang bukti potongnya telah melampaui batas waktu untuk dapat dikreditkan dengan PPh Badan.

Informasi yang diperoleh Tim Investigator KA menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta Nomor 028/PRT/DRUT/2018 tentang Perubahan Organisasi, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Unsur Pejabat Struktutal Tingkat Departemen/Sub Divisi diketahui bahwa tugas dan tanggung jawab terkait perpajakan terdapat pada Kepala Departemen Akuntansi dan Pajak, yaitu melaksanakan tugas bidang perpajakan. Atas peraturan Direksi ini tidak terdapat aturan lebih rinci terkait teknis pelaksanaan tugas tersebut.

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Divisi Akuntansi dan Keuangan telah berupaya untuk meminta bukti potong dari pemberi kerja melalui surat dan pesan seluler/whatsapp. Namun, masih terdapat bukti potong  PPh Pasal 23 yang tidak diperoleh sehingga tidak dapat dikreditkan sebagai pengurang PPh Badan.

Sehubungan tidak diperolehnya bukti potong PPh Pasal 23, maka pajak tersebut dicatat sebagai beban dalam laporan keuangan tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp53.962.168,00 dan Rp202.970.313,00. Untuk bukti potong pajak tahun 2017 yang telah melewati batas waktu dan tidak dapat dikreditkan, dibebankan pada tahun 2018 sebesar Rp6.821.427,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 28 huruf c yang menyatakan bahwa bagi Wajib Pajak dalam negeri, pajak yang terhutang untuk seluruh tahun pajak menurut undang-undang ini, dikurangi dengan kredit pajak berupa pemotongan pajak atas penghasilan berupa bunga dividen, royalti, sewa, dan imbalan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Bukti potong PPh Pasal 23 yang tidak diperoleh/ melampaui batas waktu untuk dikreditkan dengan PPh Badan, mengakibatkan keuangan perusahaan terbebani biaya yang tidak seharusnya sebesar Rp263.753.908,00 (Rp53.962.168,00+ Rp202.970.313,00 + Rp6.821.427,00).

Hal tersebut disebabkan Direksi belum membuat aturan teknis lebih rinci terkait pelaksanaan tugas perpajakan khususnya mekanisme pemerolehan bukti potong PPh Pasal 23 dari pemberi kerja.(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)