BataraNews.com- Tahun 2016, senilai Rp1.265.550.000 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melalui Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Sekretariat Balitbangkes) melakukan Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Amdal Pembangunan Kawasan Perkantoran Kementerian Kesehatan. Dan, berhasil terealisasikan senilai Rp1.064.563.000 atau 84,19% dari anggaran yang tersedia.

Melalui hasil pemenangan pelelangan, diketahui Kemenkes bekerja sama dengan pihak swasta. Yaitu PT S untuk melakukan pengadaan pekerjaan itu dengan nilai kontrak senilai Rp1.064.563.000. Dari data yang dimiliki Tim Investigator KA disebutkan bahwa jangka waktu pekerjaan itu adalah 225 hari, terhitung sejak 16 Mei 2016 hingga 26 Desember 2016. Namun, sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak, pekerjaan itu tidak dapat diselesaikan secara 100% oleh PT S.

Tidak hanya sampai di situ, diketahui bahwa PT S mengeluarkan surat pernyataan guna menyanggupi dan menyelesaikan pekerjaan itu selambat-lambatnya 90 hari pelaksanan dimulai sejak kontrak berakhir. Yaitu sampai dengan tanggal 26 Maret 2017.

Setelah terjadinya pertanggungjawaban yang dikehendaki oleh pihak swasta dengan mengeluarkan surat pernyataan untuk perpanjangan waktu pekerjaan, sepertinya hal itu tidak juga diindahkan dalam pelaksanannya. Diketahui, hingga tanggal 30 Maret 2017, prosesi pekerjaan itu belum juga dapat diselesaikan.

Disebutkan bahwa kendala penyelesaian pekerjaan itu adalah belum lengkapnya persyaratan untuk dilakukannya sidang amdal oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Provinsi DKI Jakarta cq. Serta belum adanya Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) oleh Komisi Amdal yang belum diterbitkan karena menunggu pembaharuan Keterangan Rencana Kota (KRK) oleh Provinsi DKI Jakarta.

Atas kondisi di atas, mestinya Kemenkes dalam hal ini yang menaungi segala kebijakan segera melakukan tindakan guna memperindah segala pertanggungjawaban atas program kerjanya. Terlebih, biaya denda mesti segera diwujudkan oleh pihak swasta melalui komando yang dipegang oleh Kemenkes.(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)