BataraNews.com- Tahun 2016, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan terhadap Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dit. Fasyankes) menganggarkan belanja barang sebesar Rp4.008.930.188.000, dan berhasil terealisasikan sebesar Rp3.171.978.593.863 atau 79,12% dari anggaran.

Kemudian, angka itu digunakan untuk belanja jasa pengiriman barang berupa motor, dan akan diserahkan ke Dinas Kesehatan. Dari data yang dimiliki Tim Investigator KA disebutkan bahwa pengiriman dilakukan melalui dua kontrak dengan pelaksana yang sama, yaitu PT PP.

Diketahui, pengiriman motor yang pertama senilai Rp1.848.000.00 yaitu sebanyak 1.100 unit ditujukan kepada 262 kabupaten. Dan, pengiriman motor yang kedua senilai Rp1.606.000.000 yaitu sebanyak 500 unit ditujukan kepada 65 kabupaten.

Melalui pihak swasta yang bekerja sama dengan Kemenkes, diketahui 1.600 unit pengiriman motor itu dilakukan dengan masa pekerjaan mulai 15 Desember sampai dengan 31 Desember 2016.

Sebagaimana hitam di atas putih yang telah tertulis melalui kontrak, diketahui pihak swasta telah mencederai isi dari kontrak itu. Pihak swasta, PT PP, dalam hal ini mesti melakukan pembayaran denda pekerjaan, karena pekerjaan yang semula harus selesai tanggal 31 Desember 2016, pada kenyataannya pekerjaan itu dapat diselesaikan pada 26 Maret 2017. Atas keterlambatan pekerjaan pengiriman unit motor itu kepada masing-masing dinas, Kemenkes dalam hal ini mestinya mengenakan biaya keterlambatan kepada pihak swasta senilai Rp187.374.000.

Atas kondisi di atas, Kemenkes diharapkan dapat dan mampu bekerja secara optimal dengan mengedepankan kebijakan yang tegas dan tidak cenderung bersikap selalu ceroboh. (Fahad Hasan&Tim Investigator KA)