BataraNews.com- Pada tahun 2016, di Kemkominfo melalui satuan kerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) mendapatkan anggaran belanja sebesar Rp1.084.163.800.000 dengan realisasi sebesar Rp863.870.434.518.

Anggaran yang didapatkan Satker Ditjen SDPPI tersebut sebesar Rp1.084.163.800.000, diketahui dialokasikan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) Stasiun MonitorTetapTransportable pada Direktorat Pengendalian Ditjen SDPPI. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT BER dengan nilai kontrak sebesar Rp97.521.323.900.

Namun, dari dokumen yang dimiliki Tim Investigator KA ditemukan kejanggalan atas pembayaran pemberian uang kegiatan perjalanan dinas luar negeri (Inspeksi Pabrikasi, FactoryAcceptance Test, UserAcceptance Test, dan Pelatihan luar negeri) tidak sesuai PMK Nomor 164/PMK.05/2015 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp402.570.000. Kemudian, kejanggalan lainnya terkait pekerjaan yang tidak dilaksanakan pada kegiatan penambahan jaringan listrik baru senilai Rp927.179.640.

Dan terakhir, tiket tidak terkonfirmasi atas item pekerjaan Rapat Koordinasi Termin, Design Review Meeting, Rapat Evaluasi Termin, dan Rapat Training Dalam Negeri senilai Rp114.292.805. Sehingga diketahui, negara harus menanggung kerugian sebesar Rp1.444.042.445 dari tiga penyimpangan anggaran tersebut.

Secara komprehensif, penyedia jasa yaitu PT BER menyatakan akan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp1.444.042.445 tersebut ke kas negara.(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)