Spread the love

BataraNews.com – Anthony Hutapea dari kantor hukum Anthony L.P. Hutapea & Partners, Jakarta, selaku kuasa hukum H Infrastructure Limited (“HIL”) salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Selandia Baru, telah mengajukan surat teguran/ somasi kepada PT Bangun Cipta Kontraktor (“BCK”) pada tanggal 24 Mei 2019 dan 13 Agustus 2019.

Surat somasi tersebut diajukan sebagai tindak lanjut upaya mendapatkan hak HIL yang telah tercederai berdasarkan Perjanjian Operasi atau Joint Operation Agreement (“JOA”) antara HIL dengan BCK pada tanggal 29 Januari 2015. JOA tersebut dibuat sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Engineering, Procurement and Constructions (EPC) dari proyek sistem pengumpulan uap dan pembangkit listrik bertenaga 1x30MW di Karaha, Jawa Barat, berdasarkan penunjukan PT Pertamina Geothermal Energy (“Proyek Karaha”).

Proyek Karaha pada kenyataannya tidak berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan oleh karena BCK selaku salah satu pihak dalam kerja sama operasi (Joint Operation) tersebut tidak melaksanakan bagian dari pekerjaannya dengan profesional, termasuk dengan tidak menyetorkan modal partisipasi sebesar USD 2.598.683,13 sebagaimana diatur dalam JOA. Selain itu, BCK juga tidak berpartisipasi secara penuh dalam pelunasan pembayaran tagihan – tagihan dari pihak ketiga kepada Joint Operation tersebut.

Terhadap situasi tersebut, HIL telah mengeluarkan beberapa surat teguran kepada BCK atas kewajibannya, dan kerugian yang timbul atas tidak terpenuhinya kewajiban dan kegagalan BCK untuk membayar hutang kepada HIL. Terhitung kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban BCK hingga saat ini adalah sebesar USD 7,519,028.13.    

Dalam somasi tersebut juga diingatkan bahwa BCK harus melakukan pembayaran kerugian tersebut di atas dalam waktu tujuh (7) hari sejak tanggal somasi kedua diserahkan.

Melalui rilis ini, juga diinformaskan bahwa upaya hukum terus dilakukan untuk mendapatkan hak HIL atas sejumlah uang yang telag dikeluarkan sebagai akibat dari kelalaian BCK  BCK dalam melaksanakan kewajibannya. “Kami menimbang untuk mengajukan pailit terhadap BCK apabila tidak merespon somasi ini,” ujar Anthony Hutapea, selaku Kuasa Hukum HIL.

Dampak Investasi

Pada skala yang lebih besar, perjanjian kerja sama yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya ini dapat mencederai iklim investasi di Indonesia. Terutama dikaitkan dengan upaya mengundang investor asing untuk menanamkan investasinya dalam berbagai sektor bisnis di Indonesia. Pertumbuhan investasi asing di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hendaknya hal ini menjadi perhatian para pemangku kepentingan dalam upaya menjaga iklim investasi yang possitif dan dapat mengangkat terus perekonomian Indonesia di mata dunia.

“Secara tidak langsung kami juga mengimbau agar para pihak terkait, publik, Bursa Efek Indonesia, Instansi Pemerintah dan pejabat berwenang lainnya, dapat memahami kasus posisi ini demi kepentingan substansial iklim investasi kita,” lanjut Anthony Hutapea.

BOILER’S PLATE

Para Pihak:

  1. H Infrastructure Limited (“HIL”) –  (Pemohon Pailit)
  2. PT Bangun Cipta Kontraktor (“BCK”) – (Termohon Pailit)

Kronologi:

  1. HIL merupakan salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Selandia Baru
  2. BCK merupakan salah satu perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi.
  3. HIL dan BCK membentuk Kerjasama Operasi / Joint Operation (“JOA”)
  4. JO didasarkan oleh Perjanjian Kerjasama Operasi / Joint Operation Agreement (“JOA”) yang ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2015
  5. JOA tersebut dibuat untuk melaksanakan pekerjaan Engineering, Procurement dan Construction (EPC) proyek sistem pengumpulan uap dan pembangkit listrik 1 x 30 MW di Karaha, Jawa Barat berdasarkan penunjukan oleh PT. Pertamina Geothermal Energy (“Proyek Karaha”)
  6. Dalam pelaksanaan Proyek Karaha, JOA mengatur mengenai Modal Partisipasi Participating Interest  (“Participating Interest) dari para pihak, dengan pembagian sebagai berikut:

– HIL: 70%

– BCK: 30%.

  • Participating Interest tersebut juga berlaku dalam pembagian terhadap keuntungan, kerugian, dan tanggung jawab atas kewajiban yang timbul dari pelaksanaan JOA.
  • Selama 2015, pelaksanaan Proyek Karaha mengalami kendala, yang terus berlanjut hingga 2016 dan 2017.
  • Kendala pelaksanaan Proyek Karaha beberapa diantaranya disebabkan besarnya tambahan biaya untuk tenaga kerja karena mempekerjakan tenaga kerja asing, dikarenakan BCK yang tidak menyediakan tenaga kerja dalam negeri yang memadai
  • Alasan lain yang menyebabkan kendala pengerjaan Proyek Karaha adalah tingginya eskalasi biaya subkontraktor yang diakibatkan oleh terlalu rendahnya estimasi biaya yang diberikan oleh BCK.
  • Akibat permasalahan – permasalahan tersebut, pengerjaan Proyek Karaha tidak dapat diselesaikan oleh JO, sehingga pengerjaannya diambil alih oleh pihak ketiga.
  • Penyelesaian oleh Pihak Ketiga menimbulkan biaya tersendiri, yang dalam JOA termasuk dalam tanggung jawab dari para pihak JOA.
  • Biaya yang timbul dari penyelesaian oleh Pihak Ketiga sudah dibayarkan oleh McConnell Limited selaku induk perusahan HIL.
  • BCK yang seharusnya berkewajiban untuk berpartisipasi dalam pembayaran tersebut, hingga saat ini tidak melakukan pembayaran kepada HIL
  • Tercatat per hari ini (11 Juni 2019), hutang BCK ke HIL RO adalah USD 7.519.028,13,
  • Sehingga berdasarkan alasan–alasan di atas, HIL mengajukan permohonan Pailit kepada BCK.