Spread the love

BataraNews.com- Berdasarkan keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/16 Tahun 2017, ditunjuklah PT. Bank Pembangunan Daerah sebagai bank yang dipercayakan untuk melakukan penempatan kas daerah. Sayangnya, dalam perjanjian antara Pemkab Boyolali yang diwakili oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan bank tersebut terindikasi bermasalah.

Masalah tersebut terdapat pada input bukti pembayaran pada rekening koran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dan, tidak menyebutkan keberadaan nota debet/kredit dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dua persoalan ini tentu saja akan menyababkan persoalan pada lain hal, termasuk terbukanya celah penyalahgunaan anggaran.

Dari data yang diterima Tim Investigator KA, saldo kas dan setara kas yang dimiliki oleh Pemkab Boyolali di tahun 2017 nilainya cukup fantastis, yakni sebesar Rp153.719.030.919. Kas dan setara kas itu terdiri dari 5 kas di antaranya kas daerah, kas bendahara penerimaan, kas bendahara pengeluaran, kas pada BLUD, dan kas lainnya.

Selain itu, pencatatan penerimaan keuangan daerah menunjukkan bahwa rekening koran dari Badan Pengelola Daerah (BPD) Jateng tidak mencantumkan bukti transaksi yang lazim digunakan dalam prosedur akuntansi. Hal ini akan berdampak pada sulitnya pembuatan akuntansi saat Pemkab Boyolali akan menyusun laporan keuangan akhir tahun.

Pemasalahan di atas dinilai tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya, yang diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011. Salah satu bunyinya ialah bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi mencakup bukti transfer, nota kredit bank, dan surat perintah pemindahbukuan.

Di samping itu, hal tersebut dapat mengakibatkan potensi salah klasifikasi saat penerimaan keuangan daerah. Dinas setempat juga akan kesulitan dalam melaksanakan rekonsiliasi kas dengan Bank Penyimpan Uang Kas Daerah.

Di lain sisi, sulitnya koreksi mutasi secara baik dan cepat juga akan membuka potensi penyalagunaan kas daerah oleh pejabat terkait. Karena bukti transaksi yang tidak sesuai dengan prosedur aturan dan akuntansi umumnya mudah dimanipulasi.(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)