Spread the love

BataraNews.com- Badan Intelijen Negara (BIN) memperoleh anggaran Belanja Barang senilai Rp2.229.254.296.000,00 dan telah merealisasikannya senilai Rp2.218.862.249.050,00 atau 99,53% dari anggaran.

Belanja barang tersebut direalisasikan di antaranya untuk Pengadaan Seragam dan Perlengkapan Mahasiswa Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Pembayaran Honor Dosen S1 dan Pascasarjana STIN, Belanja Pemeliharaan Sarana Kantor, dan Belanja Sewa. Akan tetapi, penganggaran dan realisasi belanja barang diduga melebihi Standar Biaya Masukan (SBM).

Berdasarkan data yang dihimpun Tim Investigator KA diketahui bahwa pengadaan pekerjaan tersebut menunjukkan permasalahan. Di antaranya sebagai berikut :

  • Pengadaan Seragam dan Perlengkapan Mahasiswa STIN Melebihi Standar Biaya Masukan. Mengakibatkan terdapat pemborosan atas pengadaan pakaian seragam senilai Rp187.776.000,00. Pemborosan tersebut termasuk PPN 10%. Atas dasar hal tersebut, diduga ada pemborosan senilai Rp170.705.454,55
  • Pembayaran Honor Dosen SI dan Pascasarjana STIN Melebihi Standar Biaya Masukan. Pemborosan honor dosen S1 sebesar Rp343.085.000,00 dan Pascasarjana STIN sebesar Rp137.162.500,00.
  • Realisasi Belanja Pemeliharaan Sarana Kantor Melebihi Standar Biaya Masukan.
  • Pembayaran Belanja Sewa Melebihi Standar Biaya Masukan senilai Rp337.132.000,00.

Sehingga lebih rinci lagi diketahui, permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp2.762.435.513,64 dengan rincian:

  • Pengadaan Seragam dan Perlengkapan Mahasiswa STIN sebesar Rp1.668.596.363,64
  • Pembayaran Honor Dosen SI STIN sebesar Rp343.085.000,00
  • Pembayaran Honor Dosen Pascasarjana STIN sebesar Rp137.162.500,00
  • Belanja Pemeliharaan Sarana Kantor Rp210.232.850,00
  • Biaya Sewa Mesin Fotokopi sebesar Rp192.552.000,00
  • Biaya Sewa Kendaraan Operasional sebesar Rp144.580.000,00; dan
  • Selisih harga kontrak sejenis sebesar Rp66.226.800,00 (Rp53.026.800,00 + Rp13.200.000,00)

Masyarakat meminta, PPK supaya memedomani Standar Biaya Masukan dalam pengadaan barang dan jasa agar tidak memboroskan keuangan negara.(Fahad Hasan&Tim Investigator KA)