Spread the love

BataraNews.com- Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) secara beruntun. RUPSLB ini dinilai sebagai ajang bongkar pasang direksi BUMN.

Pada 28 Agustus hingga 2 September mendatang, lima BUMN akan menggelar RUPSLB. Agendanya memang sama seperti yang terjadi setiap tahunnya: evaluasi kinerja semester I-2019. Adapun yang menarik adalah perubahan susunan pengurus.

Berdasarkan data keterbukaan informasi BEI dan informasi Tim Investigator KA, kelima BUMN tersebut, yakni empat bank BUMN (tiga di antaranya bank BUKU IV dengan modal inti di atas Rp 30 triliun), dan satu perusahaan gas yang masuk di bawah kendali PT Pertamina (Persero) yakni PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS).

Keempatnya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/(BMRI) yang akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus di Menara Mandiri dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BBTN pada 28 Agustus di Gedung Menara BTN.

Sehari berikutnya giliran PGAS yang menggelar RUPSLB pada 30 September di Four Seasons Hotel, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/BBNI pada 30 Agustus di Menara BNI.

Terakhir, ada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BBRI yang akan menyelenggarakan RUPSLB pada 2 September dengan lokasi yang belum ditentukan.

Sebagai informasi (BBRI) juga akan berpartisipasi dalam Public Expose Live 2019 yang digelar Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Eek Indonesia, dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia pada Senin 19 Agustus mendatang.

“Mata acara ini merupakan usulan Menteri BUMN sebagai pemegang saham, berdasarkan surat nomor S-726/MBU/S/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 perihal permintaan penyelenggaraan RUPSLB,” tulis pengumuman RUPSLB Bank Mandiri.

Hingga saat ini Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro belum bisa memberikan komentar, begitu pun Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo.

Sebelumnya, Gatot mengatakan memang ada lima BUMN yang akan melaksanakan RUPSLB dan semuanya berstatus perusahaan terbuka di BEI. Tujuan pelaksanaan RUPSLB tersebut untuk melihat kinerja laporan keuangan selama semester I-2019 dan untuk perubahan susunan pengurus perseroan (direksi dan komisaris).

“Manajemen bisa mengusulkan agenda tambahan untuk aksi korporasi yang perlu persetujuan pemegang saham seperti akuisisi dan penerbitan bond [obligasi],” kata Gatot dalam siaran persnya.

Namun agenda RUPLSB ini dinilai bisa berdampak negatif ke saham-saham emiten BUMN.

“Secara umum dampaknya akan negatif, karena ada concern revisi RBB (Rencana Bisnis Bank) bank-bank BUMN,” kata Kepala Riset Kresna Sekuritas Franky Rivan, di Jakarta.

Dampak negatif ini, lanjut Franky, akan terasa dalam jangka pendek. Biasanya, direksi baru akan melakukan perbaikan pembukuan.

“Direksi baru suka cuci-cuci pembukuan dulu seperti write off dan sebagainya. Agar tahun-tahun berikut dari manajemen dia (direksi baru) performa perusahaan (terlihat) bagus,” tambah Franky.

Agenda RUPSLB simultan ini semakin menjawab desas-desus soal rencana Menteri BUMN Rini Soemarno yang akan merobak direksi dan komisaris BUMN.

Rombak Pimpinan

Padahal, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Selasa lalu (6/8), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan instruksi khusus kepada menteri Kabinet Kerja. Instruksi tersebut berisi larangan kepada menteri untuk membuat suatu kebijakan strategis, minimal hingga Oktober 2019 atau sebelum periode kedua pemerintahan Jokowi.

“Para menteri diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan juga penempatan atau penggantian jabatan atau posisi tertentu. Dua hal itu,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan, alasan utama Jokowi mengeluarkan instruksi tersebut karena dibutuhkan masa transisi lebih, sebelum pemerintahan baru berjalan efektif pada Oktober mendatang.

“Ya ini kan saat-saat kritis ya. Relatif tinggal berapa bulan. Jadi jangan sampai nanti punya beban ke depannya. Itu aja sebenarnya,” tegasnya(Fahad Hasan, Tim Investigator KA&DBS)